jpnn.com, JAKARTA - Pengamat dan praktisi pendidikan Muhammad Nur Rizal mengungkapkan kekhawatirannya terhadap proses pembelajaran tatap muka (PTM) terbatas tidak sesuai dengan kebutuhan dan kondisi yang dialami siswa.
Pasalnya, pemerintah tidak memiliki data akurat sebagai hasil survei sendiri atas dampak pandemi kepada siswa.
BACA JUGA: Pemkot Surabaya Lakukan Simulasi Besar-besaran Jelang PTM di Sekolah
"Sepertinya belum ada keseriusan pemerintah untuk mengetahui dampak langsung yang dialami siswa, baik secara mental, karakter maupun pengetahuan yang bisa mengakibatkan learning loss yang berakibat fatal pada lost generation," tutur Nur Rizal dalam diskusi yang diinisiasi Forum Wartawan Pendidikan dan Biro Kerja sama Hubungan Masyarakat (BKHM) Kemendikbud, Sabtu (17/4).
Padahal, lanjutnya, pemerintah sudah mengeluarkan SKB 4 Menteri yang mengatur PTM terbatas sebaiknya dilaksanakan.
BACA JUGA: KPAI Puji Kebijakan PTM Terbatas di DKI JakartaÂ
Menurut founder Gerakan Sekolah Menyenangkan (GSM) ini, perlu reorientasi arah kebijakan pendidikan yang baru bahwa semua upaya perbaikan PTM terbatas harus berhamba kepada siswa.
Bukan semata-mata untuk memenuhi kepentingan pemerintah.
BACA JUGA: Panduan PTM Terbatas Ditandatangani, Sekolah Antusias
"Persoalan besar pendidikan nasional adalah mental dan itu diperparah akibat pandemi ini yang menyebabkan siswa tidak bisa bertemu dengan teman-temannya," ucapnya.
Dosen di Universitas Gajah Mada (UGM) ini menambahkan, yang harus menjadi titik fokus perhatian pemerintah dan stakeholder pendidikan adalah upaya mengatasi rasa bosan siswa tersebut. Jika tidak, maka akan berdampak ke persoalan mental lainnya. Bahkan yang lebih besar adalah rendahnya motivasi untuk selalu belajar.
"Tujuan perombakan kurikulum beserta strategy delivery yang baru adalah untuk menumbuhkan rasa senang belajar di sekolah," ucapnya.
Selain itu, kata Nur Rizal, asesmen yang menjadi perhatian utama pemerintah ke depan adalah terciptanya ekosistem yang memfasilitasi dan lingkungan belajar yang menyenangkan. Ekosistem itu mengarahkan guru menjadi fasilitator yang menuntun anak-anak selama belajar sehingga mampu menemukan solusinya sendiri dalam memecahkan persoalan nyata.
"Paradigma pendidikan kita harus diubah. Isu ini harus menjadi narasi utama bangsa ini dalam mengadaptasi sistem pendidikan untuk memenuhi kebutuhan perubahan masa depan," tuturnya.
Dia mengatakan, organisasi OECD menetapkan bahwa arah pendidikan ke depan harus berorientasi pada wellbeing siswa, yaitu keseimbangan intelektual, mental, fisik dan sosial.
Untuk mencapai hal tersebut, Indonesia perlu melakukannya dengan pertama kali mengatasi rasa kebosanan siswa itu dengan proses belajar yang menyenangkan agar mereka kasmaran belajar.
"Jika anak kasmaran, maka motivasi belajarnya muncul dari dorongan internal diri, bukan faktor eksternal karena itu hentikan cara-cara lama dan melakukan penataan ulang cara-cara baru," katanya. (esy/jpnn)
Redaktur & Reporter : Mesya Mohamad