Puan Ingatkan Politisasi Laporan ke BK DPR

JAKARTA - Sinyal BK (Badan Kehormatan) akan mencopot sejumlah anggota DPR yang terbelit masalah hukum, langsung mendapat reaksi dari petinggi PDIPKetua Fraksi PDI Perjuangan Puan Maharani memberi peringatan agar BK bersikap bijak dalam menangani kasus yang masuk.
  
Puan memberi pesan agar lembaga penjaga etik dewan itu agar tidak mempolitisir setiap laporan maupun pengaduan yang ada

BACA JUGA: Bonaran: Wajar DPP Hanura Nyatakan Hanya Dukung BOSUR

Sebab, menurut putri pasangan Taufik Kiemas - Megawati Soekarnoputri tersebut, setiap anggota yang terbelit kasus atau dilaporkan belum tentu benar-benar bersalah.

"Jangan lah kemudian BK ini dipolitisasi, bahwa seseorang yang belum tentu bersalah harus sudah didakwa dan divonis dari awal, seakan-akan seseorang itu memang punya kesalahan yang sangat fatal," kata Puan Maharani, di Ruang Fraksi PDIP, komplek parlemen, Senayan, Jakarta, Jumat (27/5).
   
Di antara anggota DPR yang terbelit hukum, termasuk anggota FPDIP Panda NababanDia menjadi tersangka kasus penerima cek pelawat yang diduga suap saat pemilihan Deputi Gubernur Senior BI Miranda Goeltom

BACA JUGA: Dibahas di Kemendagri, Persoalan Kobar Belum Temui Solusi

BK, lanjut Puan, harus tetap mengedepankan etika budaya ketimuranSelain, tentu saja, juga tetap mengedepankan fakta hukum

BACA JUGA: KPU Tapteng Dikeroyok di MK

"Ingat, bahwa laporan terkait itu imbasnya bukan hanya pada anggota bersangkutan, tapi juga pada keluarga, istri, dan anak," imbuh ketua DPP PDIP bidang politik dan hubungan antarlembaga tersebut.
  
Meski demikian, tandas Puan, bukan berarti pula BK harus menjadi lembaga yang tidak punya tajiBK harus tetap tegas memproses semua laporan yang masuk tanpa melihat fraksi asal anggota bersangkutan?Ya, tentu tanpa melepas ketegasan, namanya saja sudah badan kehormatan DPR, ada yang harus diawasi dan dijaga,? katanya.

Pada kesempatan tersebut, Puan juga mengungkapkan akan kembali mengaktifkan keanggotaan fraksinya di BKTerakhir, Fraksi PDIP menarik anggotanya dari BK karena kecewa dengan ketidakkonsistenan fraksi-fraksi lain terkait kesepakatan perombakan keanggotaan di BK"Selambat-lambatnya awal Juni 2011 mendatang," ungkap Puan.  
Otomatis, saat itu, FPDIP juga akan mengaktifkan Ketua BK yang menjadi jatah fraksi terbesar ketiga di DPR tersebutMPrakosa akan ditugaskan kembali memimpin BK menggantikan posisi yang sebelumnya diisi Gayus Lumbuun tersebut"Semua sudah kami konsultasikan pada pimpinan DPR," pungkasnya(dyn)

BACA ARTIKEL LAINNYA... Jagoan Tak Didukung, Gubernur Blokir Dana Bantuan