jpnn.com - JAKARTA - Menteri Koordinator Pembangunan Manusia dan Kebudayaan (Menko PMK) Puan Maharani tak henti-hentinya menyuarakan program revolusi mental yang digaungkan pemerintahan Joko Widodo-Jusuf Kalla. Puan bahkan tak segan-segan mengkritik instansi yang seolah belum tersentuh program revolusi mental.
Kali ini kritik Puan menyasar Kementerian Hukum dan HAM (Kemenkumham). Sorotannya terhadap kementerian yang kini dipimpin Yasonna Laoly itu tertuju pada Direktorat Jenderal Imigrasi dan Direktorat Jenderal Pemasyarakatan.
BACA JUGA: Panas! Menteri Yuddy Bertengkar sama Politikus PDIP
Berpidato pada pembukaan Rapat Kerja Evaluasi Capaian Kinerja Kementerian Hukum dan HAM Tahun 2016 di Jakarta, Senin (22/2) sore, Puan mengatakan, kinerja imigrasi termasuk yang paling sering dikeluhkan masyarakat. Selain waktu proses pelayanan di imigrasi yang lama, petugasnya pun kurang ramah.
“Bagaimana turis mau nyaman kalau di imigrasi tak senyum? Ini harus segera diperbaiki," katanya di acara yang juga dihadiri Yasonna itu.
BACA JUGA: Tiga Anggota KPK itu Sudah Tiga Hari Mondar-mandir
Politikus PDI Perjuangan itu mengingatkan bahwa pemerintah sudah bertekad menggejot jumlah wisatawan mancanegara. Menurutnya, salah satu kunci untuk meningkatkan angka kunjungan wisman adalah pada pelayanan keimigrasian.
Karenanya Puan mengatakan, imigrasi harus bisa membuat kesan yang positif dalam melayani publik. "Bukan berarti pemeriksaan tidak ketat, tetapi dalam pemeriksaan yang ketat itu harus dibarengi dengan pelayanan yang baik," ujarnya.
BACA JUGA: Kronologis Tiga Anggota KPK Ditangkap Polisi
Puan lantas menyinggung kalimat ’Kemanfaatan Hukum yang Berkepastian' yang menjadi tema dalam rapat itu. Kepastian hukum pula yang sering ditanyakan Puan ke Yasonna.
"Coba bikin yang pasti. Untuk melayani satu orang itu butuh berapa lama, sehingga bisa dipastikan kebutuhan yang melayani," tegasnya.
Sedangkan menyangkut pelayanan di lembaga pemasyarakatan atau lapas, Puan mengaku mendengar banyak cerita yang justru miring. Ia menegaskan, revolusi mental juga harus menjangkau lapas.
Puan mengungkapkan, dirinya sering menanyakan perkembangan soal pelayanan di lapas ke Yasonna. “Pak Menteri (Yasonna, red) jawabnya, 'lagi di Cipinang, lagi di Nusakambangan, lagi di Kerobokan (Denpasar, red). Saya mikirnya ini Pak Menteri memang sedang mengimplementasikan revolusi mental di lapas-lapas," kata Puan.
Cucu Proklamator RI Ir Soekarno itu menambahkan, pemerintah mulai 2016 sudah menetapkan Gerakan Nasional Revolusi Mental ke tahap penumbuhan. “Dalam tahapan ini, kita akan melihat bagaimana penerapan nilai-nilai revolusi mental itu berjalan. Contohnya, bagaimana kepatuhan (compliance) terhadap norma, peraturan atau regulasi pada level birokrasi, pengusaha dan masyarakat,” tegasnya.(ara/JPNN)
BACA ARTIKEL LAINNYA... Jokowi Tunda Revisi UU KPK, Sikap FPDIP Singkat Saja...
Redaktur : Tim Redaksi