jpnn.com, JAKARTA - Ketua DPR RI Puan Maharani mendukung penghapusan tes antigen atau PCR sebagai syarat perjalanan domestik.
Namun, dia mengingatkan agar kebijakan yang meringankan masyarakat tersebut dilakukan secara cermat.
BACA JUGA: Citilink Berlakukan 4 Syarat bagi Penumpang Domestik, Perhatikan ya
"Jangan sampai hal-hal yang meringankan di awal ini justru memberatkan masyarakat di akhir,” pesan Puan Maharani mengingatkan melalui keterangan yang diterima, Kamis (10/3)
Perempuan pertama yang menjabat sebagai Ketua DPR RI ini mengingatkan pengalaman yang terjadi selama pandemi Covid-19, yaitu lonjakan kasus kerap terjadi saat pelonggaran dilakukan.
BACA JUGA: Epidemiolog Ingatkan Prokes Meski Ada Pelonggaran Syarat Perjalanan
“Disiplin protokol kesehatan tetap jadi syarat utama yang harus dilakukan. Ini harus dibarengi dengan pengawasan yang ketat di lapangan,” tegasnya.
Puan menekankan agar lonjakan kasus perlu selalu diantipasi agar tidak berdampak panjang.
BACA JUGA: Syarat Terbaru Naik Transportasi Laut, Simak!
“Setiap kebijakan pelonggaran yang diambil harus benar-benar cermat dan mengutamakan faktor-faktor kesehatan transisi menuju endemi Covid-19,” tegas mantan Menko PMK ini.
Tak hanya itu, peran serta dari penyedia jasa transportasi juga dinilai harus menjadi perhatian.
Puan mengatakan pihak manajemen moda transportasi harus meningkatkan pelayanan, khususnya yang berkenaan dengan penanganan Covid-19, termasuk menyiapkan sarana pendukung jika ada penumpang yang terindikasi terinfeksi Covid-19.
"Pastikan semua yang memasuki angkutan transportasi umum harus berstatus hijau di aplikasi PeduliLindungi,” pesan politisi PDI-Perjuangan itu.
Tak kalah penting lagi, lanju Puan, percepatan vaksinasi Covid-19, baik yang primer maupun booster.
Sebab pelonggaran kebijakan dinilai tidak akan efektif jika tidak dibarengi dengan cakupan vaksinasi yang optimal di seluruh wilayah di Indonesia.
“Bagi masyarakat yang sulit mendatangi fasilitas kesehatan, pemerintah harus menggencarkan lagi layanan door to door, terutama untuk lansia yang cakupan vaksinasinya masih rendah,” saran cucu proklamator kemerdekaan RI Soekarno itu.
Puan mendorong agar roadmap yang sedang dibuat pemerintah dalam menuju situasi endemi Covid-19 memperhatikan berbagai aspek.
Menurutnya, indikator kesehatan dan ekonomi saja tak cukup dalam pembentukan sebuah kebijakan.
Diperlukan pertimbangan-pertimbangan lain, seperti dari sisi sosial dan budaya.
“Keseimbangan antara masalah kesehatan dan kepentingan ekonomi rakyat harus memperhatikan kebutuhan masyarakat itu sendiri. Libatkan berbagai stakeholders dalam penyusunan regulasi,” pungkasnya. (mrk/jpnn)
Redaktur & Reporter : Sutresno Wahyudi