jpnn.com, JAKARTA - Ketua DPR Puan Maharani menyoroti krisis pasokan solar bersubsidi yang terjadi di sejumlah daerah akhir-akhir ini.
Dia meminta pemerintah memastikan pasokan solar agar tidak menghambat distribusi logistik untuk kebutuhan Ramadan dan Lebaran.
BACA JUGA: Solar Langka, Ketua DPD: Penetapan Kuota BPH Migas yang Salah
“Sebentar lagi kita akan memasuki Ramadan. Krisis solar bersubsidi yang terjadi harus segera diatasi," tegas Puan Maharani melalui keterangan yang diterima Kamis (31/3).
Puan mengingatkan krisis solar juga dapat menimbulkan kerugian bagi petani akibat hasil tanamnya kesulitan didistribusikan.
Akhirnya banyak hasil pertanian yang tidak bisa terjual dan memengaruhi harga beberapa komoditas di pasaran, khususnya cabai dan sayuran.
BACA JUGA: Jeritan Hati Para Sopir Truk Pengantre Solar di SPBU Samarinda, Sering Dipalak Preman
Kelangkaan solar bersubsidi juga berpengaruh terhadap produktivitas nelayan.
Karena itu, Puan meminta masalah krisis solar bersubsidi segera dicarikan jalan keluar.
BACA JUGA: Antrean Solar Subsidi di SPBU, Hiswana Migas: Catat Nopol Kendaraan, Pastikan Pembeli Tepat Sasaran!
“Sejalan dengan rapat antara Komisi VII DPR dan pihak pemerintah, kami meminta agar ada penambahan kuota biosolar bersubsidi sehingga kebutuhan masyarakat dapat terpenuhi,” kata politisi PDI Perjuangan itu.
Puan memahami adanya pengurangan kuota solar bersubsidi tahun ini akibat pandemi Covid-19.
Namun dia juga mengingatkan pemerintah mengenai peningkatan permintaan solar menyusul faktor pemulihan ekonomi.
“Kondisi ini harus menjadi pertimbangan pemerintah. Krisis solar bersubsidi akan berdampak luas jika tak cepat ditangani, khususnya jelang memasuki bulan Ramadan,” ujar cucu Bung Karno, proklamator kemerdekaan RI itu.
Puan menekankan pentingnya pengawasan pendistribusian solar bersubsidi.
Menurutnya, kebocoran dan penyalahgunaan peruntukkan biosolar bersubsidi harus dihindari.
Karena itu, pengawasan penyaluran biosolar harus maksimal dan pemerintah perlu berkoordinasi dengan aparat penegak hukum dalam proses distribusi minyak bersubsidi agar tepat sasaran.
"Tindak tegas segala jenis penyalahgunaan dalam distribusi solar bersubdi agar tidak merugikan mereka yang berhak mendapatkannya,” tegas Puan Maharani.
Dari beberapa laporan, solar bersubsidi belakangan banyak digunakan oleh sektor-sektor industri yang tidak masuk daftar pengguna yang berhak mengonsumsi jenis minyak tersebut.
“Jangan sampai kuota biosolar subsidi ditambah untuk memenuhi kebutuhan masyarakat, tapi justru dimanfaatkan pihak-pihak yang tidak berhak mengonsumsi biosolar,” kata perempuan pertama yang menjabat sebagai Ketua DPR itu mengingatkan. (mrk/jpnn)
Redaktur : Sutresno Wahyudi
Reporter : Sutresno Wahyudi, Sutresno Wahyudi