jpnn.com - JAKARTA - Direktur Pusat Pengkajian Islam dan Masyarakat Universitas Islam Negeri (UIN) Syarief Hidayatullah, Ali Munhaif meminta masyarakat siap-siap untuk kecewa dalam lima tahun ke depan.
"Untuk lima tahun ke depan, lebih baik masyarakat ancang-ancang tidak frustrasi dengan hasil kerja kabinet ini," kata Ali, di Gedung DPD, komplek Parlemen, Senayan Jakarta, Rabu (29/10).
BACA JUGA: Hasrul Azwar : Terkadang Perlu Kekerasan
Pendapat tersebut menurut Ali, memang berbeda dengan satu atau dua media massa yang membangun opini bahwa Kabinet Kerja yang dipimpin Jokowi-JK akan memberikan kesejahteraan bagi bangsa dan negara ini.
Soal konsolidasi kekuatan saja misalnya. Menurut Ali, partai penyeimbang yang tergabung dalam Koalisi Merah Putih (KMP) jauh lebih cepat dibanding partai Koalisi Indonesia Hebat (KIH) sebagai pendukung Jokowi-JK.
BACA JUGA: Pemeriksaan Tersangka Dugaan Gratifikasi Kemenkum HAM Batal
"Faktanya, KIH kalah telak dalam pengambilan keputusan UU MD3, pimpinan DPR, MPR dan UU Pilkada bahkan di alat kelengkapan kerja Dewan (AKD) sehingga KIH berencana membuat DPR tandingan," ujarnya.
Demikian juga halnya dalam proses penyusunan anggota kabinet. "Terlihat sekali bahwa kabinet sekarang bukan kabinet bentukan Jokowi-JK. Tapi ini gambaran dari kehendak PDIP khususnya figur ketua umumnya," ungkap Ali.
BACA JUGA: Politikus PKS: Kita Bukan di Rimba
Karena itu koordinasi PDIP, Jokowi-JK, sulit diandalkan. "Masalahnya strong man dan great yang dimiliki Jokowi-JK tidak akan pernah eksis tanpa direstui Ketua Umum PDIP," kata dia.
Selain itu, Ali juga mengkritisi anggota Kabinet Kerja yang dia duga berasal dari orang-orang JK yang terkait dengan dengan bisnis JK. "Jangan-jangan JK ingin mengulangi lagi sukses stories saat jadi wapres SBY dulunya," kata Ali.
Terakhir, dia menyarankan Jokowi agar lebih intensif membangun komunikasi dengan Partai Golkar ketimbang terus-menerus mengakomodasi kepentingan KIH. "Mengendalikan Golkar jauh lebih bermanfaat bagi Jokowi ketimbang mengakomodasi kepentingan KIH," pungkasnya. (fas/jpnn)
BACA ARTIKEL LAINNYA... KPK: Kasus Eks Wali Kota Bekasi jadi PR Menkumham
Redaktur : Tim Redaksi