jpnn.com, JAKARTA - Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (MenPAN-RB) Tjahjo Kumolo memuji Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia (Menkum HAM) Yasonna Laoly, atas upayanya membangun zona integritas dengan sungguh-sungguh untuk memperoleh predikat wilayah bebas korupsi dan wilayah birokrasi bersih dan melayani (WBK/WBBM).
"Ini prestasi yang luar biasa, karena membangun unit kerja pelayanan berpredikat WBK/WBBM mensyaratkan komitmen yang tinggi,” ujar Menteri Tjahjo dalam Deklarasi Janji Kinerja dan Pembangunan Zona Integritas di Lingkungan Kemenkumham Tahun 2021, di Jakarta, Selasa (26/1).
BACA JUGA: Sarjana Pendidikan Korupsi Uang Bansos Ratusan Juta Rupiah, Parah!
Tidak bisa dipungkiri, pelanggaran administrasi masih kerap terjadi di instansi pemerintah. Untuk itu, Presiden Joko Widodo terus mendorong penguatan pelaksanaan reformasi birokrasi, salah satunya melalui pembangunan zona integritas.
Pembangunan zona integritas menuju WBK/WBBM menjadi langkah strategis untuk mewujudkan sasaran reformasi birokrasi, yaitu birokrasi yang bersih dan akuntabel, efektif dan efisien, serta pelayanan publik prima.
BACA JUGA: Pihak Sekolah Sudah Curiga Ketika RA Tak Masuk Kerja Sejak Februari
Dari hasil evaluasi zona integritas tahun 2020, Kemenkumham menempatkan 72 unit kerjanya berpredikat menuju WBK dan 11 unit kerja berpredikat menuju WBBM.
Secara nasional, Kemenkumham menjadi tiga besar instansi pemerintah yang unit kerjanya paling banyak mendapatkan predikat menuju WBK/WBBM setelah Kementerian Keuangan dan Mahkamah Agung.
BACA JUGA: Irjen Arman Depari Pimpin Penangkapan Daeng Sabil
Dikatakan, dalam membangun zona integritas, pimpinan instansi, pimpinan unit kerja pelayanan beserta jajarannya dipastikan harus sudah melakukan berbagai perbaikan internal organisasi secara nyata, sistematis, dan berkelanjutan.
Perbaikan dilakukan terhadap sistem dan tata kelola yang mencakup pembangunan budaya kinerja, pembangunan ketatalaksanaan, manajemen SDM, penguatan akuntabilitas, penguatan pengawasan serta peningkatan kualitas pelayanan.
Hakikat pembangunan zona integritas adalah membangun dan mengimplementasikan program reformasi birokasi sehingga mampu menumbuh kembangkan budaya kerja birokrasi yang anti korupsi, berkinerja, dan melayani publik di lingkungan instansi pemerintah.
Dengan demikian, kualitas pelayanan publik menjadi meningkat dan bisa dirasakan masyarakat luas.
Pada kesempatan sama, Menteri Yasonna mengatakan pencanangan zona integritas merupakan salah satu upaya untuk menjaga Kemenkumham dari segala bentuk penyimpangan dan korupsi.
Pelaksanaan tugas dan fungsi Kemenkumham yang heterogen serta target yang cukup besar harus diawasi dengan ketat.
"Karena ini menyangkut penggunaan anggaran yang bersumber dari rakyat, sehingga harus mampu kita laksanakan dengan berintegritas dan dipertanggungjawabkan secara akuntabel," tegas Menteri Yasonna.
Dia menjelaskan, untuk meningkatkan akuntabilitas dan transparansi dalam penyelenggaraan pemerintahan, Kemenkumham juga menerapkan revolusi pelayanan berbasis digital.
Menurutnya, pelayanan yang cepat dan transparan akan sulit terwujud tanpa digitalisasi pelayanan.
"Kalau kita masih terpaku pada metode konvensional, maka percepatan pelayanan tidak akan dapat tercapai terutama dalam memangkas pelayanan, melayani dengan transparan, yang pada gilirannya akan menghilangkan KKN," pungkas Yasonna.(esy/jpnn)
Simak! Video Pilihan Redaksi:
Redaktur & Reporter : Mesya Mohamad