jpnn.com, JAKARTA - Kejaksaan Agung (Kejagung) terus berupaya memulihkan kerugian negara akibat korupsi di PT ASABRI.
Informasi terbaru, tim Kejagung saat ini telah berada di Nusa Tenggara Barat (NTB) untuk menyita sejumlah aset milik terdakwa Benny Tjokrosaputro.
BACA JUGA: Kejaksaan Agung Interogasi 4 Eks Komisaris ASABRI
"Iya benar, tim Kejagung datang ke NTB untuk memulihkan kerugian negara dalam kasus Asabri," kata Kasipenkum Kejati NTB Dedi Irawan saat dikonfirmasi.
Aset yang dibidik Kejagung di NTB berupa sejumlah tanah dan bangunan dengan nilai puluhan miliar rupiah.
BACA JUGA: Jadi Korban Berita Hoaks, Terdakwa ASABRI Perkarakan 2 Media Online Ini
Di antaranya adalah 151 bidang tanah dengan luas total 297,2 hektare di Desa Sepayung, Kecamatan Plampang, Sumbawa, NTB.
Menurut Dedi, aset tersebut merupakan milik Benny dan adiknya, Teddy.
BACA JUGA: Kasus ASABRI: Kejagung Periksa Maraton 22 Saksi dan Tetapkan 3 Tersangka Baru
"Aset itu ditaksir (nilainya) Rp 30 miliar," lanjut dia.
Aset yang diproyeksikan sebagai kawasan perumahan itu sebenarnya sudah ditetapkan sebagai sitaan oleh Ketua pengadilan Negeri Sumbawa tertanggal 18 Mei 2021.
Namun, lanjut Dedi, tim Kejagung baru memasang plang sita kemarin.
Aset terdakwa ASABRI lainnya yang dibidik tim Kejagung adalah bangunan Lombok City Center di Narmada, Kabupaten Lombok Barat.
Pusat perbelanjaan yang kini sudah tidak lagi beroperasi tersebut berkaitan aset milik PT Bliss Property Indonesia dengan kode saham pada Bursa Efek Indonesia POSA.
Perusahaan tersebut merupakan induk dari PT Bliss Pembangunan Sejahtera (BPS), pengelola Lombok City Center.
Aset milik POSA tersebut berada di atas lahan 4,8 hektare milik Perusahaan Daerah Lombok Barat, PT Patut Patuh Patju (Tripat).
Dari prospektus POSA, terungkap bahwa Benny Tjokrosaputro sebagai pemilik lima juta lembar saham yang nilainya Rp 500 juta atau setara dengan 0,0596 persen saham.
Nilai tersebut berdasarkan harga penawaran umum perdana pada April 2019, yakni Rp 150 per lembar saham.
Permodalan POSA ini diketahui berasal dari PT Bintang Baja Hitam dengan kepemilikan 79,67 persen saham, PT BS Investasi Pratama sebanyak 0,0001 persen saham dan masyarakat sebesar 20,2650 persen saham.
Selanjutnya, POSA menggunakan 79 persen saham dari dana hasil penawaran umum perdana untuk pembuatan operasional pusat perbelanjaan, perawatan gedung dan peralatan, dan atau membayar kewajiban berkaitan dengan kegiatan perseroan.
Dari 79 persen tersebut, sebagian besar digunakan untuk anak perusahaan yang diantaranya PT BPS mendapat jatah modal tersebut untuk mengelola Lombok City Center.
Dalam perkara ini, ada delapan terdakwa yang telah diseret Kejaksaan Agung ke meja hijau.
Mereka didakwa menyebabkan kerugian negara Rp 22,7 triliun akibat megakorupsi yang terjadi pada perusahaan pelat merah itu. (ant/dil/jpnn)
Video Terpopuler Hari ini:
Redaktur & Reporter : Adil