jpnn.com, PINRANG - Puluhan penyuluh pertanian lepas (PPL) terancam batal menjadi CPNS lantaran terganjal syarat umur. Padahal, mereka sudah puluhan tahun mengabdi sebagai honorer.
Di Pinrang, Sulsel, hanya empat dari 30 PPL yang memenuhi syarat umur minimum untuk diangkat sebagai CPNS penyuluh pertanian. Sisanya, sempat protes lantaran cukup banyak yang tak bisa masuk seleksi.
BACA JUGA: Gaji Bidan CPNS Ngadat, Kesalahan Dinas Kesehatan?
Salah seorang penyuluh pertanian yang tak lolos berinisial HS berharap ada ruang untuk mereka.
Kata dia, saat ini cukup banyak penyuluh pertanian dengan masa bakti puluhan tahun, namun masih status honorer.
BACA JUGA: Pendaftaran CPNS 2017 Mulai Dibuka 1 Agustus
"Sampai sekarang pun masih protes. Banyak sekali penyuluh pertanian yang sudah puluhan tahun tetapi tak ada jalan untuk jadi CPNS," kata Kepala BKD Pinrang, Muhammad Nasir, Minggu, 30 Juli.
Dia berharap ada jalur lain yang diberikan Kemenpan RB untuk para penyuluh pertanian tersebut.
BACA JUGA: Massa Honorer K2 Sempat Memblokir Jalan
Di Wajo, empat jatah CPNS penyuluh pertanian terancam hilang lantaran usia melewati 35 tahun. 14 honorer lainnya masih memiliki peluang pengangkatan.
"Rata-rata umur mereka di atas umur yang disyaratkan," kata Plt Dinas Tanaman Pangan, Holtikultura dan Peternakan, Ambo Epu.
Sekretaris Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kabupaten Wajo, Edy Rakhman menyebut pihaknya mengajukan 100 tenaga penyuluh pertanian ke Menteri PAN-RB bulan April lalu.
Itu sesuai kebutuhan untuk 190 desa/kelurahan dengan jumlah area persawahan di Wajo. Di Soppeng, enam penyuluh yang telah terangkat melalui jalur formasi 2017, juga belum menemui kejelasan.
SK pengangkatannya sebagai CPNS tak kunjung terbit. Kepala Badan Kepegawaian dan SDM Soppeng, A Mahmud mengatakan status mereka belum final. Masih perlu klarifikasi dari Kementan, Kemenpan, dan BKN.
Padahal diakui tenaga mereka dibutuhkan, sekaligus menutupi kebutuhan pegawai di Soppeng. Menurutnya, nasib penyuluh tidak sebaik 25 bidan PTT yang juga terangkat tahun ini. SK pengangkatannya sebagai CPNS sudah diserahkan.
"Soppeng merupakan salah satu daerah yang cepat menyelesaikan pengangkatan bidan PTT," tambah A Mahmud.
Di Bone, pemkab mendapat jatah 11 CPNS untuk formasi penyuluh pertanian tahun ini. Namun sayang, dua di antaranya terancam hilang lantaran ijazah mereka peternakan.
"Kalau ini tidak ada jalan keluar, bisa terancam hilang. Kasihan dua ini yang selama ini honor dan digaji langsung pusat, gagal jadi CPNS," kata Kepala BKPSDM Bone, Andi Islamuddin.
Dia mengatakan sudah berurat ke Kementerian Pertanian, dan Kemenpan terkait permasalahan formasi dua tenaga penyuluh Bone.
Kabid Pengadaan, Pemberhentian dan informasi BKPSDM Bone, Irsal Mahmud menjelaskan persoalan tersebut, tidak hanya dialami Pemkab Bone. Daerah lain mengalami kondisi serupa.
Di Pangkep, pemkab berharap 18 tenaga harian lepas penyuluh pertanian lapangan (PPL), memenuhi syarat pengangkatan CPNS mendatang. Salah satu penyuluh pertanian di Kelurahan Pabundukang, Kecamatan Pangkajene, Pramuda mengatakan bantuan PPL itu sangat berperan selama ini.
"Apalagi persebaran penyuluh belum memadai. Makanya sangat cocok jika yang berstatus tenaga harian ini bisa diangkat menjadi PNS," kata Pramuda, Minggu, 30 Juli.
Total lahan persawahan Pangkep seluas 17.327 hekatare, tidak sebanding persebaran PPL di tiap desa dan kelurahan saat ini.
Sekretaris Dinas Pertanian Pangkep, Ida menyampaikan keberhasilan produksi padi sangat bergantung kinerja PPL. Apalagi sejumlah sistem tanam padi dengan teknologi terbaru di Pangkep.
"Kita ada beberapa penerapan sistem tanam padi yang betul-betul memerlukan perhatian dari sejumlah PPL. Bila tidak, maka penerapan sistem baru tersebut gagal dan produksi hasil panen akan menurun drastis," beber Ida.
Total penyuluh pertanian di Pangkep saat ini 44 orang telah berstatus PNS. Dua lainnya telah menerima SK PNS pada penerimaan formasi sebelumnya. (smd-mg18/nur)
BACA ARTIKEL LAINNYA... 120 Bidan CPNS Belum Digaji Tiga Bulan
Redaktur & Reporter : Soetomo