jpnn.com, JAKARTA - Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (MenPAN-RB) Tjahjo Kumolo merespons adanya puluhan ribu aparatur sipil negara (ASN) yang terindikasi menerima bantuan sosial dari Kementerian Sosial (Kemensos) dalam Program Keluarga Harapan (PKH) dan Bantuan Pangan Non-Tunai (BPNT).
Menteri Tjahjo mengatakan berkaitan dengan sanksi atau hukuman yang akan diberikan, harus dikaji lebih lanjut apakah ASN tersebut sengaja curang atau tidak untuk mendapatkan bansos tersebut.
BACA JUGA: Bu Risma Sebut 31.624 ASN Terindikasi Menerima Bansos
“Kiranya perlu terlebih dahulu diperiksa lebih dalam apakah pegawai ASN tersebut dengan sengaja melakukan tindakan kecurangan ataupun penyalahgunaan wewenang dalam menetapkan atau memasukkan dirinya sebagai penerima bantuan sosial atau tidak,” kata Menteri Tjahjo dalam keterangan yang diterima di Jakarta, Kamis (18/11).
Menteri asal PDI Perjuangan itu menambahkan bahwa perlu ada tinjauan terkait pemutakhiran data penerima bansos, sehingga masyarakat yang mendapatkan bantuan benar-benar berhak.
BACA JUGA: Komisi VIII DPR Puji Terobosan Pemkab Pekalongan untuk Pastikan Bansos Tepat Sasaran
"Juga perlu dilakukan telaah terlebih dahulu mengenai proses penetapan data penerima bantuan sosial oleh pemerintah daerah atau pihak terkait lainnya, sehingga dapat dilakukan validasi dan verifikasi penerima bansos yang memang berhak,” paparnya.
Menteri Tjahjo menjelaskan dalam Peraturan Presiden Nomor 63 Tahun 2017 tentang Penyaluran Bantuan Sosial Secara Non-Tunai, disebutkan bahwa penerima bansos adalah seseorang, keluarga, kelompok atau masyarakat miskin, tidak mampu, dan/atau rentan terhadap risiko sosial.
BACA JUGA: Polda Riau Sikat Anak Jenderal Pelaku Illegal Logging
Sebelumnya, Menteri Sosial Tri Rismaharini alias Bu Risma mengungkapkan terdapat puluhan ribu ASN diduga menerima bansos PKH dan BPNT.
"Jadi, data kami setelah kami serahkan ke BKN (Badan Kepegawaian Negara) itu didata, yang indikasinya PNS itu ada 31.624 ASN," ujar Bu Risma dalam konferensi pers di kantor Kemensos, Jakarta, Kamis (18/11).
Dari data tersebut, 28.965 orang merupakan PNS yang masih aktif, dan sisanya adalah pensiunan.
Bu Risma mengatakan ASN tidak memiliki hak untuk menerima bansos karena tak sesuai dengan kriteria Kemensos, yakni memiliki pekerjaan tetap. (antara/jpnn)
Jangan Lewatkan Video Terbaru:
Redaktur & Reporter : Boy