jpnn.com - TANJUNG SELOR - Dinas Pendidikan Kabupaten Bulungan mendata sebanyak 92 warga di empat kecamatan tak bisa membaca dan menulis.
Kepala Seksi Kesetaraan dan Dikmas, Marzuki mengatakan, sejak bulan Juni lalu pihaknya proaktif menjemput bola terkait pendataan ke sepuluh kecamatan yang ada di Bulungan.
BACA JUGA: Andalkan Water Boombing Atasi Kebakaran di Lahan Gambut
Sejauh ini terdapat masyarakat yang mengalami buta aksara tersebar di Kecamatan Tanjung Palas dan Tanjung Palas Utara sekitar 70 orang, Tanjung Selor 2 orang, dan Tanjung Palas Timur sekitar 20 orang.
Meski begitu, pihaknya tetap turun ke lapangan mendata masyarakat yang buta aksara. Dan tidak jarang mereka tidak berkenan dinyatakan buta aksara.
BACA JUGA: Tol Serang-Panimbang Segera Dibangun
“Inilah yang menjadi salah satu kendala dalam pendataan,” ujar Marzuki dilansir Radar Tarakan (Grup JPNN.com), Minggu (20/9).
Sehingga pihaknya mengambil inisiatif yang melakukan pendataan manual dengan melibatkan pihak Rukun Warga (RW), Rukun Tetangga (RT), dan tokoh masyarakat.
BACA JUGA: Tabrakan, Pria Ini Tendang Siswa Lalu Mengancam akan Menembak, Ternyata Isi Sakunya...
“Masyarakat yang sudah terdata mengalami buta aksara menjalani program paket A, awal tahun 2016 akan ujian dan mendapatkan ijazah,” jelas Marzuki.
Untuk usia buta aksara berasal dari usia produktif yakni berusia 10 hingga 17 tahun dan usia di atas 50 tahun.
Sekretaris Dinas Pendidikan Kebudayaan Pemuda dan Olahraga (Disdikbudpora) Provinsi kalimantan Utara Eko Harjianto menjelaskan buta aksara termasuk salah satu pendidikan nonformal.
“Kami melalui pendidikan nonformal dan informal itu juga sudah melakukan beragam upaya,” ujar Eko.
Salah satu upaya tersebut adalah menginventarisasi data dari kabupaten/ kota. Di Kalimantan Utara sendiri, tahun 2015 belum diketahui jumlah pasti terkait buta aksara.
“Kami masih menunggu data yang masuk dari kabupaten/kota,” ujar Eko.
Dari data itu nantinya bidang terkait akan membuat program bagaimana meminimalisasi program buta aksara tersebut. Misalnya melalui program kegiatan ataupun yang sudah menjadi program dari kementerian pendidikan yaitu memberdayakan lembaga informal setiap desa.
“Yang jelas bila sudah diketahui jumlahnya, kami bisa memprediksi program dan menghitung anggaran dan tenaga pengajar,” jelas Eko. (*/tin/asm)
BACA ARTIKEL LAINNYA... Di Sini Harga Premium Rp 25 Ribu Per Liter!
Redaktur : Tim Redaksi