jpnn.com, JAKARTA - Anggota Komisi V DPR Moh. Nizar Zahro menyayangkan masih terjadinya praktik dugaan pungutan liar (pungli) di pelabuhan peti kemas. Terbaru adalah kasus di Samarinda dengan barang bukti Rp 6,1 miliar.
Nizar memgapresiasi kinerja dari Tim Saber Pungli. Pada Desember 2016 lalu, praktik serupa juga berhasil diungkap melibatkan 4 pegawai Pelindo IV.
BACA JUGA: OTT di Pelabuhan Palaran, Menhub: Tindak Tegas!
"Sekarang terjadi lagi melibatkan 13 orang dari koperasi TKMB dan Koperasi PDIB. Ini mengindikasikan pengelolaan pelabuhan peti kemas Samarinda sangat buruk," kata Nizar saat dikonfirmasi, Senin (20/3).
Politikus Gerindra ini mengatakan, barang bukti senilai Rp 6,1 M tersebut cukup besar. Bisa jadi praktik pungli ini sudah berlangsung bertahun-tahun. Karenanya, dia meminta agar pengusutan kasus pungli ini tidak dilakukan setengah-setengah.
BACA JUGA: Ada Kepsek Minta Kuitansi Kosong ke Orang Tua Murid...
"Ini kan sudah keterlaluan. Harus diusut sampai tuntas. Pungli ini sudah berbentuk premanisme. Proses bongkar muat atau dweeling time ini kan lama. Masih juga diperas untuk bayar. Ini jelas merugikan para pelaku usaha dan bertolak belakang dengan komitmen pemerintah dalam pengelolaan pelabuhan yang bersih," ujar politikus asal Jawa Timur ini.
Pengungkapan pungli kali ini menurut dia harus menjadi momentum pembenahan pelabuhan yang merupakan tanggung jawab Pelindo. Baik di Samarinda, Tanjung Perak Surabaya maupun di Tanjung Priok.
BACA JUGA: 6 Fakta Menarik OTT Tim Saber Pungli Mabes Polri
"Tidak menutup kemungkinan pungli juga masih terjadi di pelabuhan peti kemas lainnya. Meskipun dengan modus yang berbeda. Karenanya, perlu juga untuk ditelusuri di pelabuhan peti kemas lain," tandas dia.(fat/jpnn)
BACA ARTIKEL LAINNYA... Gelar OTT, Tim Saber Pungli Polri Sita Uang 4 Kardus
Redaktur & Reporter : M. Fathra Nazrul Islam