JAKARTA - Gagasan untuk memindahkan ibukota pemerintahan dari Jakarta ternyata mendapat perhatian serius dari Persatuan Purnawirawan Angkatan Darat (PPAD)Meskipun belum melakukan kajian secara spesifik, para purnawirawan sangat mendukungnya.
"Inisiatif pemikiran pemindahan ibukota ini disetujui PPAD
BACA JUGA: Wawali Depok Larang Pendatang Baru
Jakarta memang sudah terlalu padat, tidak pantas lagi menjadi ibukota," kata Ketua PPAD Letjen (Purn) Kiki Syahnakri dalam diskusi Korban Mudik Lebaran Sebagai Korban Paradigma Lama Dalam Pembangunan yang diselenggarakan Tim Visi Indonesia 2033 di Warung Daun, Jakarta Pusat, kemarin (11/9).Mantan Wakil Kepala Staf Angkatan Darat itu membandingkan suasana Jakarta dengan Melbourne yang menjadi pusat pemerintahan Australia
BACA JUGA: Ke Rasuna Said, Manfaatkan Jalan Denpasar
"Lingkungannya juga bagusDi Jakarta, lanjut dia, sebaliknya
BACA JUGA: Pimpin HDCI, Nanan Gagas Federasi Bikers Indonesia
Para menteri yang hendak berangkat ke sidang kabinet harus menembus kepadatan lalu lintas yang sangat parahMau tidak mau, para pejabat negara itu harus meminta 'dispensasi' saat berada di jalanan melalui pengawalan yang adaKonsekuensinya tak jarang malah mengganggu kepentingan umum"Wajar saja kalau keputusannya sering tidak pas," ujar Kiki, lantas terkekeh.Meskipun belum punya rekomendasi lokasi ibukota pemerintahan yang baru, Kiki menolak kalau alternatifnya adalah Jongol, BogorMenurut dia, memindahkan pusat pemerintahan ke Jongol hanya akan memperluas kepadatan dengan menggeser gedung ?gedung pemerintahan dan perumahan"Intinya, kalau hanya di sekitar Jabar atau Jateng, atau masih di Pulau Jawa, tidak akan menyelesaikan masalah," tegasnya.
Secara pribadi, Kiki mendukung ibukota dipindahkan ke KalimantanSalah satu keunggulan Kalimantan, karena potensi kerawanan bencananya paling kecil di banding daerah lain di Indonesia.
Koordinator Tim Visi Indonesia 2033 Andrinof A.Chaniago mengatakan tingginya jumlah korban meninggal akibat kecelakaan dalam setiap arus mudik dan arus balik lebaran bukan lagi kecelakaan yang wajarFenomena ini harus dipandang sebagai imbas dari ketimpangan daya tarik pembangunan yang sangat menyolok antara Jakarta dengan daerah lain di Indonesia"Sampai saat ini, pemerintah jelas tidak peduli terhadap persoalan itu," katanya
Ketimpangan ini, jelas dia, telah memicu tingginya urbanisasi ke JakartaNamun, kota -kota penyangga, seperti Bogor, Depok, Tangerang, dan Bekasi justru yang paling merasakan imbasnyaBila laju pertumbuhan penduduk di Jakarta relatif sama dengan tingkat nasional atau 1,4 persen, maka kawasan Bodetabek mengalami pertumbuhan penduduk cukup fantastisYakni lebih dari 4 persen per tahunBahkan, Tangerang mencapai 5,4 persen pada tahun 2010.
Menurut Andrinof, dua provinsi di Pulau Jawa yang terindikasi menjadi penyumbang pertumbuhan penduduk yang amat tinggi di Jabodetabek adalah Jateng dan Jatim"Makanya, setiap musim mudik terjadi pergerakan jutaan penduduk dari Jabodetabek ke dua provinsi iniBegitu juga sebaliknya pada saat arus balik," kata dosen FISIP UI, itu.
Untuk mengatasi gejala negatif dari urbanisasi ini, Andrinof berharap pemerintah mengakselerasi pembangunan pedesaan, baik di Jawa, maupun luar JawaTerutama dengan membangkitkan sektor nonpertanian dan perekonomian pasca panenTak kalah penting, membangun kota ?kota baruPemindahan ibukota pemerintahan ke luar Jakarta, imbuh dia, juga mutlak untuk dilakukan.
"Usulan kami KalimantanTapi, kami tidak menunjuk satu kota tertentuSilahkan dilakukan pengkajian mendalam terlebih dulu untuk menentukan lokasi yang tepat," kata Andrinof(pri)
BACA ARTIKEL LAINNYA... Sumur Tercemar, BPHL Lepas Tangan
Redaktur : Tim Redaksi