Pusat Hambat Otonomi

JAKARTA - Pemerintahan Presiden Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) dinilai sebagai pemerintahan yang tidak pro-otonomi dan tidak konsisten terhadap pemberlakuan otonomi daerah sebagaimana yang diamanatkan oleh konstitusi"Sikap inkonsistensi itu terlihat dari prilaku Pemerintahan SBY yang tidak pernah bisa menuntaskan sebuah Undang-Undang Otonomi Daerah berikut dengan berbagai peraturan sektoral pendukung," kata Anggota DPD asal Bali, I Wayan Sudirta, dalam diskusi bertema Menguji Komitmen Capres Untuk Peningkatan Pembangunan Daerah dan Masyarakat, di Senayan Jakarta, Rabu (10/9).

UU tentang otonomi daerah sudah diberlakukan

BACA JUGA: Pendidikan Hakim Tipikor

Tapi tidak dapat dilaksanakan karena peraturan sektoral pendukung yang menjadi wewenang pemerintah tidak pernah tuntas, tegas I WayanDisamping tidak sanggup menuntaskan perangkat undang-undang pendukung penyelenggaraan otonomi, lanjut I Wayan Sudirta, prilaku beberapa departemen teknis yang hingga kini tidak mau memberikan wewenang kepada daerah pun tidak mendapat perhatian dari presiden.

Diingatkannya, prilaku pemerintah pusat yang akhir-akhir ini malah lebih bersikap menghambat penyelenggaraan otonomi daerah dan menjalankan prinsip-prinsip sentralistik, secara politis akan mengganggu kredibilitas SBY dimata rakyat

BACA JUGA: Para Capres Harus Berani Kontrak Politik

Sementara pembicara lainnya, Dekan Fisip UI, Bambang Shergi Laksmono menjelaskan soal kepemimpinan nasional jelang Pemilu 2009 mendatang.

"Tebar pesona tetap akan menjadi komoditas politik yang dinilai efektif untuk mempengaruhi rakyat," ujar Bambang Shergi LaksmonoPersoalan lain yang substansif berupa konsep, kapasitas dan kemampuan memberi semangat bangsa nampaknya hal yang terlalu rumit untuk dipakai oleh capres

BACA JUGA: Pemerintah Pusat Tidak Pro Otonomi

"Dalam konteks permasalahan bangsa yang saat ini dihadapi, negeri ini memerlukan seorang motivator yang dapat memberi semangat berbangsa dan bernegaraJika tidak, maka sangat mungkin bangsa ini bubar," kata Bambang.

Bersamaan dengan itu, Wakil Ketua Umum Partai Demokrat, Achmad Mubarok menyatakan keprihatinannya terhadap nasib bangsa ini yang hingga kini belum juga memiliki rencana masa depan yang realistik"Penafsiran konstitusi menurut kepentingan masing-masing berlanjut terusHal hasil banyak kejadian yang tidak rasional tapi dapat kita saksikan secara mudah," kata Achamd Mubarok. (Fas)

BACA ARTIKEL LAINNYA... Bambang Hendarso akan Gantikan Sutanto