Pusat Kooptasi Pelaksanaan Otda

JAKARTA – Anggota  Dewan Perwakilan Daerah (DPD) RI asal Lampung, Muspani, menuding pemerintah pusat telah melakukan berbagai upaya kooptasi terhadap pelaksanaan dan penyelenggaraan otonomi daerah.

“Modus yang sering dilakukan pemerintah untuk mengkooptasi otonomi daerah itu adalah dengan mendirikan berbagai institusi pemerintahan di provinsi, kabupaten dan kota baik berbentuk unit pelaksana teknis (UPT) atau mendirikan kantor-kantor wilayah,” tuduh Muspani, saat tampil sebagai pembicara dalam diskusi di DPD, Senayan Jakarta, Rabu (4/1).

Agar modus kooptasi ini tidak diketahui oleh daerah, lanjut Muspani, pemerintah sering menggunakan cara-cara konvensional dengan meniupkan isu pemekaran“Mestinya, seiring dengan keputusan pemerintah untuk memekarkan sebuah daerah, langkah berikutnya adalah mendirikan sentra-sentra ekonomi baru sebagai penopang ekonomi daerah.”

Terakhir, Muspani menyebut kebijakan Menteri Perdagangan yang membuka empat pelabuhan di Pulau Jawa sebagai pintu masuk gula impor

BACA JUGA: SBY Perintahkan Usut Tuntas Tragedi Sumut

“Kebijakan ini jelas akan memicu ekonomi tinggi dan melumpuhkan beberapa pelabuhan di daerah seperti Kalimantan dan Sulawesi,” ujarnya.

Di tempat yang sama, bakal capres Sutiyoso menjelaskan bahwa berbagai upaya pemerintah pusat untuk kembali mesentralisasi berbagai kebutuhan rakyat merupakan sebuah pekerjaan yang sia-sia.“Pemerintah tidak mungkin lagi mesentralisasi berbagai kebutuhan rakyat karena begitu luasnya NKRI ini,” ujar Sutiyoso, yang juga diberi kesempatan sebagai pembicara dalam diskusi di DPD bertema “Menguji Kesungguhan Capres dan Cawapres”.

Mantan Gubernur DKI Jakarta dua periode itu juga mempermasalahkan keharusan APBD pemerintah daerah untuk dimintakan izin ke Mendagri sehingga memperlemah pemda dalam menyerap APBD tersebut“Kenapa APBD tidak terserap? Karena sistem administrasi kita terlalu bertele-tele

BACA JUGA: Yusril Masih Serius Nyapres

APBD yang merupakan hak daerah harus ada persetujuan Mendagri dulu,” tanya Sutiyoso.

Dia juga menyampaikan aspirasi masyarakat daerah sebagai hasil kunjungannya ke berbagai wilayah terkait dengan kepribadian pemimpin nasional yang mereka dambakan“Rakyat hanya memerlukan pemimpin berpengalaman dan berani

BACA JUGA: Bawaslu Harus Pantau Pengadaan Logistik Pemilu

Era reformasi hanya mampu melahirkan pemimpin yang sibuk mengurus kelompokSementara kepentingan rakyat terabaikan,” ujar Sutiyoso(Fas/JPNN)

BACA ARTIKEL LAINNYA... Menkopolkam Turun Tangan