JAKARTA – Meski merasa masih banyak hambatan, Ketua Majelis Syuro Partai Bulan Bintang (PBB), Yusril Ihza Mahendra, mengaku masih tetap sungguh-sungguh mencalonkan diri jadi calon presiden dalam Pemilu 2009 mendatang.
“Saya masih serius mencalonkan diri jadi presidenBahwa saya masih menghadapi berbagai kendala baik secara personal maupun undang-undang, hal tersebut hingga saat ini belum menyurutkan saya melaksanakan amanah Majelis Syuro Partai PBB yang mengusung saya untuk jadi calon presiden,” tegas Yusril Ihza Mahendra, dalam diskusi yang diselenggarakan DPD, di komplek parlemen, Senayan Jakarta, Rabu (4/2).
Dari sisi kendala personal, lanjutnya, dirinya saat ini tidak sanggup melakukan kampanye secara besar-besaran
BACA JUGA: Bawaslu Harus Pantau Pengadaan Logistik Pemilu
“Untuk ongkos berkunjung ke daerah-daerah saja saya ngos-ngosanMasih dalam konteks kendala personal, Yusril yang juga mantan Menkum Ham itu merasa berbagai gejala politik komplain relatif mengganggu kosentrasinya untuk menjadi capres
BACA JUGA: Menkopolkam Turun Tangan
“Di era Presiden Soekarno, kita mengenal konsep 'kotra revolusi' bagi lawan-lawan politik penguasa saat ituPadahal, konsep 'indikasi' itu tidak akan pernah bisa dibuktikan karena konsep itu sesungguhnya adalah domain bahasa politik, bukan bahasa hukum, jelasnya.“Domain indikasi korupsi inilah yang saat ini relatif merepotkan saya untuk bersiap diri jadi calon presiden,” tegasnya.
Menjawab pertanyaan tentang salah keputusan terburuk presiden SBY selama jadi presiden, Yusril sama sekali tidak mau berbicara tentang keburukan keputusan presiden
BACA JUGA: Naif, Jika Anggap Konvensi PG Tak Bermanfaat
“Saya tidak punya kebiasaan untuk membuka aib orang, karena kebiasaan membuka aib orang itu adalah dosa dan saya juga diingatkan oleh M Natsier untuk tidak membuka aib orang dalam situasi dan kondisi apapun,” alas Yusril.Berbeda dengan Yusril, Akbar Tandjung dalam diskusi tersebut secara terang-terangan justru menyebut beberapa keputusan terjelek SBY selama jadi presiden“Sebagai presiden yang dipilih langsung oleh rakyat, Presiden SBY mestinya memilih para pembantunya yang benar-benar mampu memenuhi kepentingan rakyat dan punya kapasitas memahami visi presiden.”
Karena hal itu tidak dilakukan dan lebih memilih para pembantunya dari partai, maka tidak aneh jika dalam perjalanan kabinetnya sering terjadi konflik kepentinganKeputusan terjelek lainnya yang juga disesalkan Akbar adalah diizinkannya Wakil Presiden Jusuf Kalla untuk memegang posisi Ketua Umum Partai Golkar yang sama sekali tidak punya nilai terhadap proses pendidikan politik bangsa(Fas/JPNN)
BACA ARTIKEL LAINNYA... Tersangka Dipastikan Bertambah
Redaktur : Tim Redaksi