jpnn.com, MATARAM - Ketua Pimpinan Wilayah (PW) Dewan Masjid Indonesia (DMI) NTB Mashur mengaku tidak puas dengan hasil papimnas pengurus pusat yang berjalan kurang tanpa rasa kekeluargaan.
Dia juga menyoroti soal sikap yang ditunjukkan PP DMI di tengah penyelenggaraan Rapimnas 6 Maret 2023. Menurutnya, bila PP DMI berbeda pendapat dengan PW alangkah bijaknya dicarikan solusi terbaik bersama dan tidak bersikap reaktif.
BACA JUGA: Ketua DMI Jabar Kekeh Pelaksanaan Muktamar Digelar Tahun Ini
"Saya melihat banyak dinamika yang terjadi seharusnya direspons dengan bijak mengapa ada PW yang mengusulkan muktamar sesuai AD/ART," kata dia dalam siaran persnya, Selasa (28/3).
Menurut dia, rapimnas yang berlangsung beberapa waktu lalu itu kurang membangun rasa kekeluargaan. Contohnya, ada PW yang dipanggil maju ke depan dan duduk tersendiri.
BACA JUGA: DMI Maluku Utara Minta Muktamar Segera Digelar Untuk Jaga Marwah Organisasi
"Dalam kondisi seperti itu sudahkah dibayangkan bagaimana perasaan seseorang yang diperlakukan seperti itu? Kami ini pengurus DMI bekerja lillahitaala. Ini kurang rasa kekeluargaan," ujar Mashur.
Hal lain pihak DPP kurang mengapresiasi kinerja DMI di wilayah dan daerah. Untuk diketahui kinerja DMI berjenjang sesuai dengan tingkatannya.
BACA JUGA: PW DMI Sumbar Minta Pengurus Pusat Konsisten dengan Hasil Rakernas 2021
"Coba dibayangkan seperti PW DMI NTB sejak 35 tahun kepengurusan tidak pernah mendapat biaya operasional dari pemerintah, tetapi semua semua program berjalan dengan baik meskipun belum optimal," tambahnya.
Dia berharap PP DMI lebih arif lagi dalam menanggapi masukan-masukan PW untuk kemajuan organisasi, termasuk soal rekomendasi pelaksanaan muktamar VIII tahun ini.
"Responsnya beragam tetapi terpenting solusinya harus dibahas bersama, tetapi jangan reaktif seperti ini," tegas Mashur.
Dia berharap ke depan PP DMI lebih banyak lagi membuka ruang diskusi dengan semua PW dalam menerima masukan. Serta mengimbau agar PP DMI mengacu pada AD/ART terkait pelaksanaan Muktamar VIII.
Seperti diketahui, masa kepengurusan PP DMI 2017-2022 telah berakhir pada November 2022. Perpanjangan masa periode satu tahun berlangsung mulai dari November 2022.
Oleh karena itu, sejumlah PW DMI merekomendasikan untuk melaksanakan Muktamar DMI VIII November 2023 dikarenakan masa pandemi covid-19 telah usai.
Namun, pada Rapimnas 6 Maret 2023, PP DMI memutuskan Muktamar usai Pemilu 2024 mendatang. (cuy/jpnn)
BACA ARTIKEL LAINNYA... DMI Melarang Pengurus Masjid Beri Panggung kepada Tokoh Politik Menjelang Pemilu 2024
Redaktur & Reporter : Elfany Kurniawan