jpnn.com - Sejak 2012-2013, Bupati Bogor Rachmat Yasin berkali-kali diperiksa sebagai saksi korupsi pembangunan Pusat Pendidikan Pelatihan serta Sekolah Olahraga Nasional di Bukit Hambalang, Kabupaten Bogor, Jawa Barat. KPK sudah menetapkan empat tersangka, dalam perkara dugaan korupsi senilai Rp 2,5 triliun tersebut.
Tersangka pertama adalah mantan Kepala Biro Keuangan dan Rumah Tangga Kementerian Pemuda dan Olahraga, yang juga Pejabat Pembuat Komitmen proyek P3SON Hambalang, Deddy Kusdinar (DK).
BACA JUGA: Jokowi-Dahlan ‘Ngeri-Ngeri Sedap’
Kedua, mantan Menteri Pemuda dan Olahraga serta bekas Sekretaris Dewan Pembina Partai Demokrat, Andi Alfian Mallarangeng (AAM), ketiga, bekas Kepala Divisi Konstruksi I dan mantan Direktur Operasional PT Adhi Karya dan mantan Ketua Kerjasama Operasi proyek Hambalang PT Adhi Karya-PT Wijaya Karya, Teuku Bagus Mochammad Noor (TBMN) dan yang terakhir Mantan Ketua Umum Partai Demokrat Anas Urbaningrum.
Hasil Audit investigasi tahap pertama proyek Pembangunan Pusat Pendidikan Pelatihan dan Sekolah Olahraga Nasional (P3SON) Hambalang di Bogor, Jawa Barat oleh Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) menyeret Bupati Bogor, Rachmat Yasin.
BACA JUGA: Di Bawah Sumpah, JK Siap Buka Kasus Century Hari Ini
Meskipun tidak tersirat disebutkan namanya, namun BPK menduga RY menandatangani site plan Hambalang tanpa adanya studi Amdal (analisis mengenai dampak lingkungan). Selain melanggar UU Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup, BPK juga menduga Rachmat Yasin melanggar Peraturan Bupati Bogor 30 Tahun 2009 tentang Pedoman Penegsahan Master Plan, Site Plan, dan Peta Situasi.
Bukan hanya itu, BPK juga menyatakan ada indikasi penyelewengan kewenangan dalam penerbitan Ijin Mendirikan Bangunan (IMB). Kepala Badan Perizinan Terpadu Kabupaten Bogortelah menerbitkan IMB proyek Hambalan padahal Kemenpora belum melakukan studi Amdal. (RadarBogor)
BACA JUGA: Amankan Uang Miliaran Sebelum Tangkap Bupati Bogor
BACA ARTIKEL LAINNYA... KPK Duga Bupati Bogor Terima Suap Izin Tata Ruang
Redaktur : Tim Redaksi