jpnn.com, JAKARTA - Anggota Komisi IX DPR Rahmad Handoyo meminta pemerintah untuk secepatnya merumuskan kembali protokol kesehatan (prokes) yang baru.
Hal ini menyusul berbagai penyesuaian yang dilakukan menyikapi wabah Covid-19.
BACA JUGA: Bu Mufida Miris Melihat Mak-Mak Harus Berebut Minyak Goreng
Dia mencontohkan kebijakan tanpa jarak untuk penumpang KRL, salat berjemaah tanpa jarak perlu diformulasikan kembali.
"Prokes 3M yang selama ini menjadi senjata utama kita menghadapi serangan wabah Covid-19 perlu diformulasikan kembali agar tidak menimbulkan salah persepsi. Karena itu, pemerintah perlu secepatnya menyusun prokes baru yang disesuaikan dengan situasi dan kondisi terkini," kata Rahmad Handoyo dalam keterangannya kepada wartawan, Jumat (11/3).
BACA JUGA: Ketua DPR: Perlindungan Perempuan Dalam Konflik Harus Menjadi Prioritas
Politikus PDI Perjuangan itu mengaku setuju dengan langkah-langkah penyesuaian yang telah dilakukan pemerintah.
Namun, dia menyebutkan saat ini protokol kesehatan masih diperlukan dan pemerintah harus memberikan penjelasan yang utuh terkait bagaimana prokes baru kepada masyarakat agar tidak menimbulkan persepsi berbeda.
BACA JUGA: Putusan MA Menyunat Hukuman Edhy Prabowo Bisa Menjadi Preseden Buruk
"Perlu penjelasan yang utuh, prokes itu bagaimana. Apakah dengan adanya penyesuaian itu penggunaan masker dan cuci tangan masih diharuskan? Misalnya, kalau di KRL dan tempat ibadah tidak perlu menjaga jarak, bagaimana dengan tempat tertutup lainnya? Perlu ada penjelasan utuh," katanya.
Menurut Rahmad, meskipun sudah dilakukan berbagai pelonggaran-pelonggaran, tetapi asas kehati-hatian tetap diutamakan dalam menyikapi Covid-19.
"Harus ada kajian-kajian yang utuh dan menyeluruh terhadap strategi pengendalian Covid-19 yang baru," ujar dia.
Rahmad berpendapat untuk mengendalikan Covid-19, program vaksinasi saja tidak cukup.
“Program vaksinasi harus tetap diimbangi dengan protokol kesehatan. Silakan saja kalau pemerintah mau definisikan ulang, 3M itu seperti apa," ujarnya.
Tak hanya itu, legislator dari Dapil Jawa Tengah V itu juga mendorong pemerintah menggunakan strategi gas dan rem dalam menerapkan pelonggaran kebijakan.
"Kalau ternyata setelah penyesuaian-penyesuaian itu indikatornya menunjukkan hal-hal yang mengkhawatirkan dalam kesehatan masyarakat, segera dievaluasi untuk menarik tuas rem untuk kembali dengan pengetatan-pengetatan," tuturnya.
Dia juga menyebutkan butuh kerja sama semua pihak untuk evaluasi tersebut, karena masih dalam masa transisi.
"Saya sekali lagi tetap mendorong masih menggunakan protokol kesehatan," kata Rahmad. (mcr8/jpnn)
BACA ARTIKEL LAINNYA... Anak Buah Megawati Komentari Keputusan MUI soal Saf Salat Kembali Rapat
Redaktur : Rah Mahatma Sakti
Reporter : Kenny Kurnia Putra