jpnn.com, JAKARTA - Anggota Komisi IX DPR Rahmad Handoyo mengungkapkan revisi UU Praktik Kedokteran dan UU Pendidikan Kedokteran sudah menjadi bahan diskusi sejak lama.
Anggota dari Fraksi PDIP itu menyebutkan banyak isu yang terkait dengan praktik kedokteran di Indonesia yang harus diperbaiki.
BACA JUGA: Rapat dengan IDI, Uni Irma Punya Catatan Penting, Jangan Diabaikan!
Salah satunya, kata dia, mengenai praktik kedokteran Indonesia yang dirasa tidak adil terhadap rakyat Indonesia.
"Hal ini dirasakan terutama di daerah pinggiran. Masih banyak saudara kita yang tidak tersentuh dokter, fasilitas, apalagi dokter spesialis," kata Rahmad Handoyo kepada JPNN.com, Selasa (5/4).
BACA JUGA: Dipecat IDI, Ini Kode Etik yang Dilanggar Dokter Terawan
Dia menyebutkan dokter yang ada di Indonesia penyebarannya tidak merata.
Rahmad menganggap para dokter tidak boleh menumpuk di area perkotaan, terutama di Pulau Jawa.
BACA JUGA: IDI Diminta Selesaikan Kasus Pemberhentian Dokter Terawan dengan Cara ini
"Dokter spesialis juga jangan hanya menumpuk di Jakarta, Jabodetabek, atau kota besar di Pulau Jawa, sedangkan kota kecil di seluruh Indonesia juga harus mendapatkan hak yang sama," lanjutnya.
Terkait UU Pendidikan Kedokteran, Rahmad Handoyo menjelaskan hal itu perlu direvisi agar mempermudah para dokter muda untuk melaksanakan praktik.
"Ribuan dokter muda yang belum bisa berbakti karena tidak lulus uji kompetensi itu harus dicarikan solusi," ujarnya.
Rahmad juga membantah revisi UU Praktik Kedokteran dan UU Pendidikan Kedokteran semata-mata karena polemik Ikatan Dokter Indonesia (IDI) dengan dr Terawan.
"Kalau dikaitkan dengan IDI itu, tidak terlalu. IDI hanya bagian kecil saja, sekali lagi ini hanya bagian kecil dalam rangka penyempurnaan undang-undang tersebut," pungkas Rahmad Handoyo. (mcr8/jpnn)
BACA ARTIKEL LAINNYA... Komisi IX Sepakat Pembentukan Badan Pengawas untuk Mengawasi IDI
Redaktur : Fathan Sinaga
Reporter : Kenny Kurnia Putra