jpnn.com, JAKARTA - Presiden Jokowi didesak segera menerbitkan Keppres pengangkatan Guru dan Tenaga Kependidikan Honorer Non-Kategori usia di atas 35 tahun (GTKHNK 35+), menjadi PNS tanpa tes.
mengharapkan Presiden Joko Widodo untuk dapat segera menerbitkan Keputusan Presiden (Keppres) terkait pengangkatan GTKHNK 35+ untuk menjadi pegawai negeri sipil (PNS) atau aparatur sipil negara (ASN) tanpa tes.
BACA JUGA: Kepala BKN Sedih Memikirkan 51 Ribu PPPK dari Honorer K2
Ketua Umum GTKHNK 35+ Nasrullah di Jakarta, Jumat (21/2), mengatakan lebih dari 2.000 anggota GTKHNK 35+ dari berbagai daerah di Tanah Air berkumpul di ICC Kemayoran Jakarta Pusat untuk menggelar rapat koordinasi nasional (rakornas).
“Kami melakukan deklarasi nasional untuk mendorong Presiden menerbitkan Keppres pengangkatan GTKHNK 35+ menjadi PNS tanpa melalui tes,” kata Nasrullah.
BACA JUGA: Kabar Baik dari Pak Bima untuk Honorer K2 Tenaga Teknis
Mereka juga mendesak Pemerintah Pusat memberikan gaji sesuai UMK dari APBN sesuai sistem gaji bulanan dan bukan per jam.
Pada rakornas itu anggota GTKHNK 35+ juga hadir mewakili rekan-rekannya dari daerah bahkan ada yang terbang langsung dari Wajo Sulsel, Bangka Belitung, hingga NTT.
BACA JUGA: Guru Honorer Nonkategori: Kalau Saya Cerita Sedih, Semuanya Akan Bersedih
Nasrullah mengatakan sampai saat ini gerakan tersebut telah mendapatkan dukungan dari hampir 100 pemerintah daerah/pemerintah provinsi/ketua DPRD provinsi maupun Kota.
“Kami sudah mengantongi dukungan resmi dari hampir 100 bupati, wali kota, ketua DPRD dari berbagai wilayah di Indonesia,” katanya.
GTKHNK 35+ merupakan wadah bagi para guru, tenaga kependidikan, hingga penjaga sekolah tingkat SD, SMP, SMA/SMK.
Banyakpula dari mereka yang telah mengabdi selama bertahun-tahun, salah satunya hingga 40 tahun dengan gaji saat ini sebesar Rp250.000 perbulan.
Mereka datang dengan menggunakan berbagai armada transportasi seperti pesawat, bus, sewa mobil, hingga kapal secara swadaya.
Bahkan tidak sedikit yang mengalami kendala di perjalanan, termasuk kesulitan mendapatkan fasilitas kamar mandi, ban kendaraan pecah, sampai tidak mendapatkan makan.
Rapat yang dihadiri ribuan perwakilan itu diharapkan ke depan bisa kembali mendapatkan dukungan dari Pemda, DPRD, dan PGRI dari seluruh Indonesia.
“Kami meminta pemerintah pusat, provinsi dan Kabupaten/Kota untuk bersama mendorong Presiden segera mengeluarkan Keppres,” katanya Nasrullah. (antara/jpnn)
Anies Baswedan Artis TikTok?
Redaktur & Reporter : Soetomo