Rakyat Kritis Ditangkapi, Demokrasi Mundur di Satu Tahun Jokowi-Amin

Rabu, 28 Oktober 2020 – 15:53 WIB
Ilustrasi penangkapan aktivis dan rakyat kritis. Foto: ANTARA/Ardika

jpnn.com, JAKARTA - Pengamat politik Ujang Komarudin menilai, demokrasi mengalami kemunduran di satu tahun pemerintahan Joko Widodo-Ma'ruf Amin.

Salah satu penyebab, banyak pihak terkait unjuk rasa menentang kebijakan pemerintahan Joko Widodo-Ma'ruf Amin yang ditangkap aparat keamanan.

BACA JUGA: Ada yang Bilang Penangkapan Gus Nur Tak Wajar

"Saya kira itu menjadi salah satu bukti demokrasi mengalami penurunan dan kemunduran. Banyak rakyat yang kritis ditangkap. Aktivis diborgol seperti tahanan kriminal," ujar Ujang kepada jpnn.com, Rabu (28/10).

Menurut dosen di Universitas Al Azhar Indonesia ini, penangkapan-penangkapan itu menunjukkan kesan seolah-olah demokrasi hanya ada di atas kertas.

BACA JUGA: Ombudsman Ungkap Dugaan Maladministrasi Usai Penangkapan Pedemo Tolak UU Ciptaker

"Demokrasi juga terkesan hanya prosedural, jauh dari demokrasi substansial. Bahkan demokrasi Indonesia terkesan mengarah ke demokrasi kriminal. Lawan politik dihajar," ucapnya.

Direktur eksekutif Indonesia Political Review (IPR) ini kemudian mengingatkan pemerintah, kesan yang timbul sangat tidak baik. Karena itu harus segera diperbaki.

BACA JUGA: Arief Poyuono Curiga Orang Dekat Jokowi Beri Perintah Penangkapan

Jangan sampai masyarakat menjadi tidak percaya terhadap demokrasi. Padahal, demokrasi penting untuk mendewasakan masyarakat dalam berpolitik.

"Jadi, hal-hal yang tidak baik itu penting menjadi catatan bagi Pemerintahan Jokowi-Amin. Misalnya yang lain, muncul kesan aspirasi rakyat tak

didengar. Padahal rakyat pemilik kedaulatan. Kemudian, muncul juga kesan pemerintah bersama DPR bekerja membelakangi rakyat. Saya kira hal-hal ini perlu untuk segera diperbaiki," pungkas Ujang.(gir/jpnn)

Yuk, Simak Juga Video ini!


Redaktur & Reporter : Ken Girsang

Silakan baca konten menarik lainnya dari JPNN.com di Google News

Terpopuler