jpnn.com, JAKARTA - Anggota Komisi VI DPR RI Mufti Anam menilai maraknya kasus pinjaman online (pinjol) ilegal sebagai bentuk kegagalan BUMN jasa keuangan dalam menghadirkan pembiayaan mudah dan murah untuk rakyat.
"Ini menyedihkan. Rakyat diteror seperti penjahat. Beberapa waktu sempat viral ada guru PAUD terjerat pinjol ilegal untuk biaya kuliah. Dia dikejar, diancam, diteror. Dengan bunga berbunga yang mencekik, beliau tidak sanggup lagi," kata Mufti, Senin (25/10).
BACA JUGA: Boy Stres Dikejar-kejar Penagih Pinjol Ilegal, Polisi Langsung Bertindak
Kasus pinjol ilegal ini juga mendapat atensi khusus Presiden Jokowi.
Berdasarkan catatan Satgas Waspada Investasi (SWI) OJK, terdapat 22.986 pengaduan masyarakat terkait pinjol sampai Agustus 2021, terdiri atas 9.421 kasus pelanggaran ringan/sedang dan 13.475 kasus pelanggaran berat.
BACA JUGA: Seruan Irjen Nico Afinta soal Ulah Debt Collector Pinjol Ilegal, Warga Jatim Harus Tahu
Mufti menyebut maraknya kasus pinjol ilegal menunjukkan tidak optimalnya lembaga keuangan formal, termasuk milik BUMN, dalam membantu rakyat memperoleh akses pembiayaan.
"Apa direksi BUMN keuangan, baik bank maupun non-bank, yang gajinya setahun miliaran, tantiemnya miliaran, tidak terusik hati nuraninya? Seharusnya kan berpikir, wah rakyat terjerat pinjol ilegal, bagaimana kalau dibikin kredit yang mudah diakses, yang murah, yang bank tetap untung, tetapi rakyat tidak terjerat bunga mengerikan," tutur politisi dari daerah pemilihan Pasuruan-Probolinggo itu.
BACA JUGA: Update Penindakan Pinjol Ilegal, Ribuan Dilibas, Sisanya Siap-Siap Saja
"Seharusnya BUMN keuangan malu, direksinya juga malu,” imbuh Mufti.
Dia meminta lembaga keuangan BUMN untuk lebih inovatif membikin skema pembiayaan yang murah untuk rakyat.
Misalnya kolaborasi dengan himpunan profesi atau asosiasi usaha.
"Misalnya, ada guru PAUD terjerat pinjol, kenapa tidak ada inisiatif, datangi Himpunan Guru PAUD, dan perkumpulan guru lainnya, jalin kerja sama, tawarkan skema pembiayaan bagi yang mau kuliah dengan bunga murah, dengan skema sesuai karakter pendapatan guru," kata politisi PDI Perjuangan tersebut.
Mufti mengatakan bank-bank BUMN sudah punya layanan kredit yang bisa diakses secara digital.
"Namun, mengapa masih banyak rakyat terjerat pinjol. Salah satu jawabannya soal skema kredit yang berbelit di bank BUMN, bahkan KUR yang tanpa jaminan hingga Rp 100 juta sesuai ketentuan pemerintah pun, di lapangan juga masih mensyaratkan jaminan," kata anggota komisi yang membidangi masalah BUMN ini.
Dia juga menyoroti aksesabilitas UMKM dalam mengakses pembiayaan yang masih cukup minim.
Saat ini hanya sekitar 20 persen porsi pembiayaan bank di Indonesia untuk UMKM. Sehingga diperlukan banyak terobosan untuk membantu masyarakat berpenghasilan rendah dalam mendapatkan pembiayaan.
"Ini harus jadi refleksi bersama. Karena BUMN keuangan ini ditugaskan untuk meningkatkan inklusi keuangan, membuat sektor keuangan mudah diakses," katanya.
"Dari kisah menyedihkan rakyat terjerat pinjol ilegal, rakyat berharap muncul terobosan dari BUMN keuangan dengan segala lini digitalnya untuk memasifkan produk kredit murah untuk rakyat," imbuh Mufti.
Menurutnya, dengan inovasi digitalisasi pembiayaan akan membuat BUMN keuangan mampu mempertahankan pangsa pasar.
Hal ini mengingat akses pembiayaam via digital bakal terus meningkat pada tahun-tahun mendatang.
Sebagai contoh, aliran dana melalui pinjol telah mencapai Rp 221 triliun berdasarkan data OJK per Juni 2021, meningkat 92,58% dibanding Juni 2020.
Total peminjamnya mencapai 64 juta nasabah.
"Dalam setahun terakhir ada lonjakan pinjol. Maka penting bagi BUMN keuangan untuk lebih mudah diakses via digital. Kalau tidak, pasarnya akan tergerus pada tahun-tahun mendatang," ujarnya. (*/adk/jpnn)
Kamu Sudah Menonton Video Terbaru Berikut ini?
Redaktur & Reporter : Adek