KECAMAN keras terhadap aksi penertiban bangunan makam Mbah Priok di Koja Jakarta Utara ternyata cukup menyita perhatian banyak kalanganTidak hanya kalangan dewan
BACA JUGA: Ada Gelagat Pojokkan Susno
Tokoh Agama dan Parpol pun angkat bicara soal insiden yang terjadi di makam Mbah Priok tersebutKetua Muslimah NU Jakarta Hizbiyah Rohim mengatakan,seharusnya Pemprov DKI Jakarta melalui Dinas Sat Pol PP nya tidak melakukan tindakan yang menggu keberadaan makam Mbah Priok yang selama ini dianggap sebagai makam keramat dan sesepuh warga Tanjung Priok.
"Seharusnya Pemprov bisa mengatisipasi segala hal terkait eksekusi makam Mbah Priok ini
BACA JUGA: Foke Bantah Gusur Makam Mbah Priok
Kalau hal itu bisa dilakukan tentunya insiden ini tidak akan terjadi,"ujar Hizbiyah.Tokoh agama perempuan ?ini mengatakan, tindakan pemindahan makam Mbah Priok seharusnya tidak dilakukanBACA JUGA: Polisi : Ada Penyusupan Ormas
Oleh karena itu sangat tidak mungkin kalau warga menerima begitu saja tindakan Pemprov DKI untuk memindahkan makam.:TERKAIT "Makam yang akan dipindahkan adalah makam orang yang menjadi panutan wargaWajar kalau seandainya warga mempertahankan mati-matian," jelasnyaMenyingung bahwa sebenarnya Pemprov tidak akan memindahkan lahan dan berdalih akan meperindah kondisi makam?
Dikatakan Hizbiyah, seharusnya Pemprov melakukan sosialisasi dan memberikan pengertian secara gencar terhadap masyarakat setempatCaranya bisa dengan mengundang tokoh masyarakat atau tokoh agama setempat.
"Nah, saya tidak melihat hal iniBahkan pada saat bentrokan terjadi saya pun tidak melihat adanya tokoh agama dan tokoh masyarakat setempat yang muncul untuk menghentikan bentrokan iniDengan demikian jelas memang sosialisasinya yang sangat kurang,"jelasnya.
Untuk itu Hizbiyah menghimbau kepada aparat Sat Pol PP, agar melakukan tindakan yang bijak dan ?bisa diterima masyarakat ketika harus melakukan eksekusi ?terhadap bangunan yang memang dianggap melanggar atau perlu dilesatarikan.
Dilain pihak kecaman pun muncul dari pimpinan Parpol Jakarta"Ketua DPD Partai Gerindra
Jakarta M.Taufik mengatakan, Partai Gerindra meminta gubenur dan direksi Pelindo harus meminta maaf kepada masyrakat Tanjung Priok atas inseden ini dan mengganti posisi Kepala Dinas SatPol PP yang saat ini masih dijabat Haryanto Badjoeri.
"Gubenur harus bertanggung jabwab secara moralOleh karena itu permintaan maaf melalui media cetak dan elektronik harus dilakukan sebagai bentuk tanggung jawab moral yang saya maksud,"jelasnya.
Hal senad a diungkapkan Ketua Partai PKS JakartaKetua DPW PKS Jakarta Triwisaksana
atau yang akrab disapa Sani menyambut baik langkah dewan untuk membuat tim khusus dalam mengusut kasus eksekusi makam Mbah Priok ini.
Menurut Sani yang juga menjabat sebagai Wakil Ketua DPRD Jakarta sekaligus Koordinator
Komisi A, bentrok terjadi karena Satpol PP mengedepankan pendekatan kekerasan dibandingkan dialogDalam bentrok yang diliput media massa secara luas tersebut, ia menilai, nanggungjawab lapangan tidak memerintahkan mundur bahkan terus merangsek yang menyebabkan korban dari kalangan warga berjatuhanUntuk itu, ia meminta Gubernur memberhentikan Kepala Satpol PP di tingkat Kota dan Provinsi.
Ia menyesalkan Satpol yang selalu mengambil pendekan bentrok"Semestinya Satpol belajar dari institusi Polri yang memiliki satuan negosiator lapangan dan juga intelejen,? ujar SaniDengan adanya informasi intelejen lebih dini, maka tawuran massal antara Pemkot dengan aktor Satpol PP, dengan warga bisa dihindari Lebih lanjut
Sani meminta Komisi Nasional untuk Hak Asasi Manusia (Komnas HAM) untuk menyelidiki dugaan telah terjadinya pelanggaran HAM dalam kasus tersebutIa juga prihatin atas jatuhnya korban dari pihak Satpol, namun dalam hal ini warga tidak bisa disalahkan sepenuhnyaPihak Satpol-lah yang semestinya melakukan pendekatan yang lebih manusiawi dalam upaya penggusuran lahan tersebut(pes)
BACA ARTIKEL LAINNYA... Polisi Bekuk Dua Teroris Lagi di Aceh
Redaktur : Auri Jaya