jpnn.com, JAKARTA - Peringkat Indonesia dalam hal kemudahan berbisnis memang meningkat cukup tajam.
Laporan Ease of Doing Business (EODB) 2018 Bank Dunia menempatkan Indonesia di peringkat ke-72 dari semula ranking ke- 91.
BACA JUGA: Kemudahan Berbisnis Indonesia Posisi 72 Dunia
Namun, pemerintah masih memiliki banyak pekerjaan rumah (PR) untuk mengejar ketertinggalan, terutama dari negara-negara Asia Tenggara.
Menteri Keuangan Sri Mulyani menyebutkan, untuk mencapai target peringkat ke-40, beberapa indikator yang nilainya masih merah harus segera diperbaiki.
BACA JUGA: Rating Utang Indonesia Berpeluang Membaik
Yang nilainya masih di atas 100, antara lain, indikator memulai usaha (starting a business) yang masih berada di peringkat ke-144.
Kemudian, sistem pembayaran pajak (paying taxes) berada di peringkat ke-114.
BACA JUGA: Dirjen Pajak Baru dari Internal Kemenkeu
Perdagangan lintas batas (trading across borders) di peringkat ke-112.
Sedangkan indikator izin mendirikan bangunan (dealing with construction permits) di peringkat ke-108.
Terkait dengan kementeriannya, Sri akan fokus melakukan perbaikan untuk indikator sistem pembayaran pajak dan perdagangan lintas batas.
’’Bagaimana kami mempermudah mereka membayar pajak, mempermudah pengembalian kalau mereka bayar lebih. Kami sudah pakai e-filing dan e-payment, tapi kami akan tetap evaluasi kinerja itu,’’ jelasnya di Jakarta kemarin.
Sri menuturkan, sebenarnya selama ini pemerintah telah melakukan reformasi perpajakan.
Antara lain, dengan adanya sistem pembayaran pajak yang sudah dilakukan secara online.
Namun, upaya perbaikan sistem perpajakan negara lain ternyata lebih cepat jika dibandingkan dengan Indonesia.
’’Walaupun Indonesia membaik dari sisi menggunakan online, negara lain membaik lebih cepat. Jadi, kami harus lebih ambisius lagi untuk perbaikan itu,’’ kata Sri. (ken/jun/c20/sof)
BACA ARTIKEL LAINNYA... Ide Menkeu Lebih Manjur Atasi Masalah Keuangan PLN
Redaktur & Reporter : Ragil