jpnn.com - MATARAM – Wakil Gubernur Nusa Tenggara Barat (NTB) Muhammad Amin tak menampik bahwa banyak sumber-sumber pendapatan daerah ini yang belum tergarap maksimal. Ini yang menyebabkan nilai RAPBD tahun 2016 jauh dari harapan.
“Memang beberapa sumber pendapatan yang belum tergarap maksimal,” kata Muhammad Amin di ruang kerjanya, kemarin seperti diberitakan Koran Lombok Pos (Grup JPNN.com).
BACA JUGA: Walah! Inalum Harus Bayar Pajak Air ke Pemprov Sumut Rp 500 M per Tahun
Menurut Amin, salah satu yang memang masih menjadi persoalan yakni masih menumpuknya piutang-piutang. Pemprov NTB, kata Amin, belum bisa menagih piutang tersebut meski jumlahnya cukup fantastis.
Ia mencontohkan, piutang kepada perusahaan Daerah Maju Bersaing (DMB). Padahal, setoran deviden maupun piutang diveden dari PT DMB mestinya bisa mencapai sekitar Rp65.782 miliar lebih.
BACA JUGA: Koreksi Total Kondisi Ekonomi Agar Selaras Trisakti Bung Karno
Menurutnya, setoran deviden itu terpaksa tak dicantumkan pada RAPBD tahun 2016. Pasalnya, kata Amin, selama ini pun deviden itu tidak bisa tertagih.
“Memang kita selaku pemegang saham punya hak terhadap deviden itu. Hanya saja belum bisa tertagih selama ini. Percuma kita paksakan dianggarkan di RAPBD 2016,” kataya.
BACA JUGA: INDEF: Ini Cara Efektif Hadapi Freeport
Terkait deviden dari PT DMB sendiri, lanjutnya, Pemprov NTB terlebih dahulu akan menyelesaikannya secara internal.
Ia menegaskan, pada waktunya kelak, DMB wajib membayarkan kewajibannya tersebut.
“DMB juga tidak bisa selamanya begini. Saatnya nanti kita akan konfrontir. Berdasarkan dokumen yang ada, sudah jelas kita punya tagihan,” tegas Amin.
Selama ini, Direktur PT DMB H Andy Hadianto memang selalu beralasan bahwa kemampuan finansial DMB belum memungkinkan. Pasalnya, finansial perusahaan tersebut bergantung pada dividen yang diperoleh dari PT Multi Daerah Bersaing.(fri/uki/r9/jpnn)
BACA ARTIKEL LAINNYA... Pengusaha Korea Siap Investasi di Desa-desa Indonesia
Redaktur : Tim Redaksi