Rapimnas Golkar, Respon Keinginan Daerah

JAKARTA - Meski Rapat Pimpinan Nasional (Rapimnas) Partai Golkar tidak akan memutuskan soal calon presiden, tetapi Dewan Pimpinan Pusat (DPP) tetap akan merespons keinginan daerahSebab, apa pun yang berkembang dan menjadi aspirasi tentu sudah menjadi tanggung jawab DPP untuk menanggapinya.

Hal ini ditegaskan Ketua Lembaga Pengelola Kader (LPK) DPP Partai Golkar, Syamsul Bachri saat ditemui di ruang kerjanya, Kamis (16/10)

BACA JUGA: Pansus BBM Tegur Serikat Pekerja

Menurut dia, forum Rapimnas sangat strategis, karena  hanya satu tingkat di bawah musyawarah nasional (Munas)Menurut Syamsul Bachri, pembahasan Capres dan Cawapres memang tidak diagendakan khusus

BACA JUGA: ISC Pertamina Diragukan

Tapi, kata dia, hingga saat ini, SBY-JK sudah memberikan signal tentang majunya kembali pasangan ini.

"Karena itu, kalau memang ada aspirasi yang disampaikan dari  daerah, mau tidak mau DPP harus merespons hal tersebut sebagai  sesuatu yang berkembang di Rapimnas," kata Sekretaris Fraksi Partai Golkar DPR RI ini.

Dengan demikian, lanjutnya, forum Rapimnas tak bisa dilarang  untuk memutuskan  hal tersebutSebab, Rapimnas itu bisa  memutuskan apa saja, selain yang harus diputuskan di Musda, termasuk  mengenai capres

BACA JUGA: Praperadilan SP3 Sudrajat Ditolak

"Kalau mayoritas sudah memberikan masukan soal capres,  tentu DPP akan merespons," katanya.

Namun demikian, ia juga mengakui bahwa niatan DPP  memang  soal capres itu akan dibahas setelah pemilu legislatifSebab, Partai Golkar  akan melihat dulu posisinya di pemilu legislatif yang akan terefleksikan di parlemen"Namun yang pasti, Rapimnas berdasarkan kewenangannya bisa memutuskan soal capres," katanya.   

Oleh karena itu, lanjutnya, salah satu yang juga akan menjadi  agenda rapimnas, kata penanggung jawab materi organisasi Rapimnas ini, adalah pandangan Partai Golkar terhadap UU PilpresSaat ini, Fraksi Partai Golkar sudah turun dari syarat pengajuan calon yang tadinya 30 persen kursi menjadi 25 persen kursi.

Mengenai rangkap jabatan, Syamsul Bachri berpandangan jal itu tidak perlu dipersoalkanArtinya, jabatan ketua umum partai tak perlu dilepaskan kalau menjadi presidenSebab, manajemen partai beda dan manajemen negara juga beda.

Terpisah, Wasekjen DPP Partai Golkar, Rully Chaerul Azwar menegaskan, kalaupun sampai ada desakan-desakan dari daerah, DPP memang akan meresponTapi, itu akan ditampung saja untuk menjadi bahan masukan bagi DPP untuk selanjutnya dibawa ke Rapimnas khusus.  "Ini dimaksudkan agar fokus kita tidak terpecah, sehingga pembahasan tetap pada pemenangan pemiluBelum sampai pada penyebutan nama capres," katanya.

Selain itu, kata Rully, jika sampai langsung menyebut nama, maka hal itu juga bisa mengganggu soliditas menjelang pemiluKarena itu, jauh lebih baik ditetapkan pasca pemilu legislatifLantas, bagaimana membendung jika sampai ada keinginan kuat dari DPD I untuk menetapkan capres? Rully menegaskan, dari awal, agenda Rapimnas akan ditetapkan untuk tidak membahas capres.

Ia memprediksi, keinginan daerah tersebut hanya akan muncul pada laporan daerah dan komisi-komisiKarena itulah, dari awal juga akan ditegaskan bahwa Rapimnas belum akan sampai pada penyebutan nama(ysd/JPNN)

BACA ARTIKEL LAINNYA... PBR Akomodir Tiga Capres