Rapor Menteri, Sukses Diberi Warna Biru

Gagal Dapat Warna Merah atau Kuning

Rabu, 03 November 2010 – 05:16 WIB

JAKARTA - Kepala Unit Kerja Presiden Bidang Pengawasan dan Pengendalian Pembangunan (UKP4) Kuntoro Mangkusubroto tadi malam menyerahkan evaluasi kabinet kepada Presiden Susilo Bambang Yudhoyono (SBY)UKP4 menyerahkan sepenuhnya tindak lanjut evaluasi tersebut kepada presiden

BACA JUGA: Tes CPNS Paling Cepat Pekan Ketiga November

Namun, Kuntoro belum bersedia mengumumkan hasil evaluasi dua bulanan tersebut
"Saya belum bisa berbicara apa-apa," kata Kuntoro di Kantor Wapres, Jakarta, kemarin (2/11).

Kuntoro mengatakan, evaluasi dilakukan untuk menilai kinerja kementerian

BACA JUGA: Hakim MK Siap Masuk Penjara

UKP4 tidak menilai kinerja menteri secara personal
"Kami tidak memberikan rekomendasi atau pendapat soal reshuffle menteri atau orang per orang," ujar mantan kepala Badan Rekonstruksi dan Rehabilitasi Aceh-Nias itu

BACA JUGA: Kejagung Bidik Korupsi di Kementrian Perdagangan

Sebelumnya, Kuntoro menegaskan, UKP4 tidak berkepentingan dengan isu perombakan kabinet atau reshuffle"Kami hanya mengevaluasi kinerja kementerian setiap dua bulanIni istilahnya B 10Kami evaluasi bulan kesembilan dan sepuluh," kata Kuntoro.

Dia mengatakan, UKP4 tidak mengeluarkan nilai angka atas evaluasi kementerianIstilah "rapor merah", menjurut Kuntoro, juga tidak pernah dilontarkan oleh UKP4Menurut Kuntoro, istilah "rapor merah" hanya datang dari media massaIsi evaluasi UKP4, kata Kuntoro, adalah capaian atas program atau proyek.

Untuk target yang tak tercapai, kata dia, diberi warna merah dan kuning"Untuk semua sasaran yang tercapai, itu diberi warna biru atau hijauJadi rapornya tidak adaNamanya rapor merah tidak ada, tetapi program yang secara khusus tercapai pada bulan tertentu," tuturnya.

Sekretaris Fraksi Partai PDIP di DPR Bambang Wuryanto menyatakan, Presiden SBY tidak perlu didesak untuk mengumumkan hasil evaluasi UKP4Menurut dia, itu sepenuhnya merupakan bagian dari tugas presiden selaku kepala pemerintahan"Kalau dia mau membuka kepada publik, itu kebijakan presiden sendiri, bukan berada pada ranah kami," katanya.

Bambang menyampaikan, jauh lebih penting presiden menindaklanjuti rapor kinerja para menteriBila sampai itu tidak dilakukan, Bambang menyayangkan keberadaan UKP4"Kalau presiden tidak menindaklanjutinya, nggak ada gunanya Pak KuntoroSudah melakukan evaluasi dengan cermat dan kredibel ternyata pekerjaannya tidak menjadi dasar pertimbangan presiden," ujar Bambang, lantas tertawa.

Bambang menegaskan, demi perbaikan pemerintahan, Presiden SBY harus mengambil keputusanTerlebih lagi bila UKP4 memiliki dasar argumentasi yang rasional dan bisa dipertanggungjawabkanBentuknya bisa peringatan ataupun reshuffle.

"Teguran saja itu sudah sangat memukulTapi, kalau memang sudah tidak bisa diperbaiki lagi atau nilai di bawah standar, tentu saja direhuffle, harus digantilah itu," tegas ketua DPP PDIP itu(sof/pri/c4)

BACA ARTIKEL LAINNYA... Tersangka Kasus Mobil Bodong di Batam Bertambah Lagi


Redaktur : Tim Redaksi

Silakan baca konten menarik lainnya dari JPNN.com di Google News

Terpopuler