RAPP Ngotot Tak Langgar Aturan

JAKARTA - PT Riau Andalan Pulp and Paper (RAPP) tetap ngotot tidak menyalahi aturan yang berlaku.'’ Kalau kita tidak mengikuti prosedur serta aturan yang ditetapkan pemerintah untuk mendapatkan izin pengelolaan lahan tersebut, tentunya kita tdak akan mendapatkan izinnyaMendapatkan izin itu bukan permintaan yang mudah, kita harus menjalankan prosedur termasuk kajian terhadap lahan yang akan kita kelola

BACA JUGA: Kenaikan Gaji TNI di Perbatasan Masih Tertunda

Bukan saja hanya di Semenanjung, tetapi semua lahan yang kita kelola,’’ demikian ditegaskan Commissioner PT RAPP, Dr Kartika D Antono kepada JPNN usai mengikuti RDP dengan komisi VII DPR RI, Kamis (4/2).

Kartika mengatakan, untuk membuktikan kebenaran itu semua, PT RAPP sangat terbuka kepada siapapun untuk melakukan mengkaji kembali lahan yang dikelolanya tersebut,’’ Kalau nanti ternyata merusak lingkungan ketika lahan tersebut dikelola, kami siap untuk dicabut izinnya,’’ ucap Kartika.

Ditempat terpisah anggota komisi VII DPR RI Sutan Sukarnotomo tetap mendesak PT Riau Andalan Pulp an paper (RAPP) agar menghentikan pengelolaan lahan gambut yang ketiggiannya lebih dari tiga meter, karena lahan gambut tersebut adalah penyimpan emisi terbesarKetika lahan ini tetap dikelola oleh perusahaan, maka akan berdampak kepada kerusakan lingkungan.

’’ Saya mendapatkan laporan dari sumber yang terpercaya bahwa PT RAPP saat ini mengelola lahan gambut yang ketinggianya lebih tiga meter, seperti yang berada di Semenanjung Kampar

BACA JUGA: Sudi Tegaskan SBY Tak Mengeluh Soal Kerbau

Lahan yang berada didaerah tersebut diduga lahan gambutnya lebih dari tiga meter, sehingga tidak boleh dikelola ,’’ ujar Sutan

Selain lahan gambut yang ada di Semenanjung Kampar sebut Sutan, masih ada lahan gambut dilokasi lain yang ketebalannya juga lebih dari tiga meter’’ Kalau memang informasinya benar, maka tidak ada toleransi bagi RAPP untuk tidak menghentikan pengelolaan hutan tersebut,’’ tegas politisi asal F-Demokrat ini

BACA JUGA: Genjot Investasi, Diplomat Harus Jago Lobi

(yud/jpnn)

BACA ARTIKEL LAINNYA... Harga Pesawat Untuk SBY Rp 800 M