Rasmus Paludan

jpnn.com - Poilitikus Swedia Rasmus Paludan mengukuhkan namanya sebagai politikus anti-Islam paling kontroversial di Eropa.

Aksi bakar Al-Qur'an yang dilakukannya di depan Kedutaan Besar Turki di Stockholm, Swedia, akhir pekan lalu, makin menegaskan sikapnya yang anti-Islam. Ini bukan aksi pembakaran pertama yang dilakukan Paludan. Ia sudah melakukannya beberapa kali dalam beberapa tahun terakhir.

BACA JUGA: Komisi I DPR akan Menaikkan Isu Pembakaran Al-Quran di Swedia ke Tingkat Bilateral

Paludan melakukan aksinya itu untuk memprotes Pemerintah Turki yang dianggapnya mengganjal keanggotaan Swedia di Organisasi Pakta Pertahanan Atlantik Utara (NATO).

Swedia dan Finlandia sedang mendaftar untuk menjadi anggota NATO.

BACA JUGA: MUI Mengecam Pembakaran Al-Qur’an di Swedia

Syarat utama penerimaannya adalah harus disetujui oleh semua anggota NATO.

Dari 30 anggota NATO, Turki belum memberi persetujuan terhadap pendaftaran Swedia dan Finlandia.

BACA JUGA: Malaysia Kutuk Keras Tindakan Pembakaran Al-Qur’an di Swedia

Swedia dan Finlandia adalah bagian dari negara-negara Skandinavia yang makmur dan sejahtera.

Selama Perang Dingin kedua negara itu memilih netral tidak memihak NATO yang dikomandani oleh Amerika Serikat.

Kedua negara juga tidak bergabung dengan Pakta Warsawa, pakta pertahanan negara-negara komunis yang dikomandani oleh Uni Soviet.

Sebagai negara yang menganut sistem welfare state, negara kesejahteraan, yang lebih dekat kepada sosialisme, Swedia tidak sepenuhnya cocok dengan kebijakan negara-negara NATO di bawah Amerika yang cenderung liberal.

Swedia juga tidak cocok bergabung dengan Pakta Warsawa yang terdiri dari negara-negara komunis yang menjadi satelit Uni Soviet.

Sejak Uni Soviet bubar pada 1990, Pakta Warsawa pun kehilangan relevansinya karena banyak negara bekas Uni Soviet yang menyebarang bergabung ke NATO.

Bubarnya Uni Soviet menandai berakhirnya era perang dingin sekaligus hilangnya ancaman keamanan dari superpower Uni Soviet.

Negara-negara Skandinavia yang cinta damai seperti Swedia tentu merasa lega atas berakhirnya era perang dingin.

Akan tetapi, ternyata kelegaan itu tidak bisa bertahan selama-lamanya.

Setelah 30 tahun perang dingin berakhir ternyata sekarang muncul lagi perang panas dengan munculnya serbuan Rusia terhadap Ukraina.

Perang Rusia vs Ukraina sudah berlangsung setahun dan tidak menampakkan tanda-tanda berhenti.

Hal ini membuat ngeri negara-negara sejahtera seperti Swedia.

Karena itu, Swedia kemudian cepat-cepat mendaftar menjadi anggota NATO.

Sayangnya pendaftaran Swedia terganjal oleh Turki yang belum memberi persetujuan.

Selama ini hubungan Swedia dengan Tukri terganjal oleh permasalahan imigran Kurdi yang masuk ke Swedia.

Mereka adalah orang-orang Kurdi yang berasal dari wilayah Turki dan selama ini memberontak terhadap pemerintah Turki.

Orang-orang Kurdi ini dipersekusi oleh pemerintah Turki di bawah Presiden Recep Tayyip Erdogan.

Mereka lari ke Swedia untuk meminta suaka politik.

Erdogan geram oleh Swedia yang dianggapnya melindungi para pemberontak Kurdi.

Permintaan Erdogan agar Swedia mengekstradisi aktivis Kurdi untuk dikembalikan ke Turki ditolak oleh Swedia.

Hal inilah yang membuat Erdogan kecewa, dan sebagai tindak balasan dia tidak menandatangani persetujuan keanggotaan Swedia di NATO.

Sikap Erdogan ini membuat keanggotaan Swedia terkatung-katung dan tidak jelas nasibnya.

Selain Turki, negara anggota NATO yang belum menyetujui keanggotaan Swedia dan Finlandia adalah Hungaria.

Sikap Erdogan inilah yang diprotes oleh Rasmus Paludan.

Dia pun berunjuk rasa di depan Kedubes Turki di Stockholm dengan membakar Al-Qur'an.

Tindakan ini dianggap kebablasan dan malah menjadi bumerang bagi Paludan.

Masyarakat Turki sangat marah atas aksi Paludan dan ganti melakukan unjuk rasa membakar foto Paludan di depan Kedubes Swedia di Ankara, ibu kota Turki.

Tindakan Paludan menyulut kemarahan negara-negara Islam di berbagai penjuru dunia. Indonesia pun ikut mengecam aksi Paludan.

Amerika Serikat juga ikut mengecam Paludan dan menganggap tindakannya keji dan menjijikkan.

Perdana Menteri Swedia Ulf Kristersson juga mengecam keras aksi Paludan yang dianggapnya menghancurkan kesatuan di lingkungan internal NATO.

Swedia memang mendukung kebebasan berpendapat setiap warga negaranya, tetapi tindakan membakar Al-Qur'an adalah sabotase yang bisa merusak kepentingan dan keamanan Swedia.

Kebebasan berekspresi adalah bagian mendasar dari demokrasi. Akan tetapi, yang legal belum tentu sesuai.

Membakar buku-buku yang suci bagi banyak orang adalah tindakan yang sangat kurang ajar.

Begitu tulis Kristerrson lewat akun pribadinya di Twitter.

Kendati tindakan Paludan mendapat kecaman luas, tetapi polisi Swedia tidak bisa menindak Paludan.

Aksi ujuk rasa itu tetap diizinkan karena hal itu dianggap sebagai bagian dari kebebasan berpendapat yang dijamin oleh konstitusi.

Rasmus Paludan memang dikenal sebagai politisi yang penuh dengan kontroversi dan suka bikin gaduh.

Dia menjadi ketua Partai Stram Kurs Swedia yang berhaluan kanan dan terkenal sangat anti-Islam.

Orang tua Paludan berimigrasi dari Denmark ke Swedia.

Latar belakang keluarganya yang merupakan imigran ternyata tidak membuat Paludan bersimpati terhadap imigran.

Dia malah menjadi salah satu politisi yang vokal akan aksi menolak imigran di Swedia, terutama imigran yang berasal dari negara-negara Islam.

Aksi pembakaran Al-Qur'an oleh Paludan kali ini bukanlah aksi pertama.

Paludan sudah pernah melakukan aksi bakar Al-Qur'an pada 2019 dan 2022.

Pada 2022 lalu, Paludan dan kelompok Stram Kurs mengadakan pawai anti Islam dengan membakar Al-Qur'an di berbagai wilayah Swedia.

Pada 2019 Paludan pernah membakar Al-Qur'an yang dibungkus dengan daging babi.

Aksi-aksi itu disiarkan live melalui akun media sosial Paludan.

Hal ini dikecam keras oleh banyak pihak dan membuat akun pribadi Paludan diblokir selama sebulan oleh Facebook.

Paludan bukan satu-satunya politisi sayap kanan anti-Islam yang ada di Eropa.

Di Prancis, Marine Le Pen dikenal sebagai politikus yang anti-Islam dan mendapat dukungan cukup luas dari konstituen.

Pada Pemilihan Presiden 2022 lalu, Le Pen berhadapan dengan Emanuel Macron sebagai petahana.

Marine Le Pen cukup kuat, tetapi kalah dari Macron yang mendapatkan dukungan dari pemilih muslim di Prancis.

Para politisi sayap kanan ini khawatir terhadap pertumbuhan Islam yang pesat di Eropa akhir-akhir ini.

Di Inggris, Prancis, Jerman, dan beberapa negara Eropa, Islam menjadi agama yang paling pesat berkembang.

Selain karena imigrasi, muslim di Eropa juga banyak melahirkan generasi baru yang mempercepat pertumbuhan jumlah muslim.

Di tengah kecenderungan warga Eropa yang tidak suka punya anak, muslim imigran justru lebih produktif melahirkan bayi. Hal ini yang mempercepat pertumbuhan populasi muslim di Eropa.

Hal ini menyebabkan munculnya islamofobia di kalangan politisi sayap kanan.

Mereka khawatir populasi muslim akan makin besar dan mengaitkan hal itu dengan kebangkitan islamisme dan kemunculan radikalisme dalam bentuk terorisme.

Sikap ekstrem politisi sayap kanan seperti yang ditunjukkan Paludan ini menjadi indikasi fenomena benturan peradaban yang pernah ditengarai oleh Prof. Samuel Huntington, guru besar ilmu politik Harvard University.

Menurut Huntington, setelah Uni Soviet bubar dan era perang dingin berakhir, akan muncul konflik di berbagai belahan dunia karena terjadinya benturan peradaban.

Salah satu peradaban yang paling besar punya potensi benturan adalah peradaban Barat yang Kristen melawan peradaban Timur yang Islam.

Paludan boleh saja dikecam secara formal oleh negara-negara Barat. Akan tetapi, diam-diam ketakutan terhadap Islam tetap menjalari para politisi kanan, dan mereka juga mendapat dukungan yang cukup besar dari konstituen yang takut terhadap perkembangan Islam. (**)