Ratusan Miliar Menguap untuk Pemekaran

KENDARI - Sinyalemen bahwa Pemekaran wilayah lebih besar tendensi politisnya ketimbang untuk kesejahteraan rakyat mulai terbukti dan diakui sejumlah pihakTermasuk Gubernur Sultra H Nur Alam

BACA JUGA: Kisruh Pileg Halsel Deadlock

"Banyak anggaran daerah pemekaran yang tidak effisien penggunaannyaKarena lebih banyak digunakan untuk operasional aparaturnya, daripada untuk kepentingan pembangunan fisik," kata Nur Alam kepada wartawan JPNN di Kendari, Senin (26/10).

Kondisi ini, lanjut Nur Alam, bertolak belakang dengan tujuan utama pemekaran itu sendiri

BACA JUGA: SD dengan 300 Murid, Hanya Ada Tiga Guru

Sebab, tujuan diberikannya anggaran kepada daerah pemekaran yang belum memiliki kepala daerah difinitif adalah untuk membenahi infrastruktur dan pemerintahan daerahnya.Tapi, katanya saat acara pencanangan pembangunan jalan di Rate-rate, Kabupaten Kolaka akhir pekan lalu, daerah-daerah baru di Sultra tidak menunjukkan pembangunan yang signifikan"Daerah-daerah baru itu tidak langsung menunjukkan suatu struktur atau konstruksi berbagai bangunan

BACA JUGA: DPD Soroti Pertambangan Batubara di Kaltim

(Anggaran) Lebih banyak digunakan untuk operasional aparatur," ujarnya.

Bahkan, dalam kesempatan itu Nur Alam mensinyalir, anggaran ratusan miliar rupiah akhirnya menguap di daerah pemekaran"Meski penguapan itu tidak dikorupsi, tetapi karena inefisiensi penggunaan anggaranSebab, penggunaan yang tidak pada porsinya, tetapi oleh administrasi dibenarkan," ujarnya.

Menurutnya, penggunaan anggaran yang baik adalah yang berpihak kepada masyarakatIA tidak menginginkan anggaran miliaran yang diturunkan untuk daerah pemekaran lebih banyak dihabiskan untuk opeasional apatur pemda"Kalau operasional apatur itu kan dalam bentuk cost (biaya)Apalagi kalau penggunaan anggaran itu tidak ada hasil yang signifikanBahwa memang itu menjadi sebuah kebutuhan, iya memang betul, tapi kalau lebih banyak operasional aparatur ketimbang pelaksanaan pembangunan fisik apalagi yang pemanfaatannya kurang digunakan untuk kepentingan masyarakat secara luas, ini kan penguapan" tegasnya lagi.
   
Saat ditanya daerah pemekaran mana yang dia maksud, ketua DPW PAN Sultra ini enggan menyebutnyaTapi katanya, pernyataannya itu tidak hanya berlaku bagi daerah pemekaran, tapi juga untuk semua daerah di Sultra"Ini himbauan bagi kita semua penyelenggara aparatur pemerintahan untuk lebih banyak berhemat sehingga anggaran-anggaran pemerintah tidak lebih banyak habisnya di belanja aparatur," tandasnya(m1/aj/jpnn)

BACA ARTIKEL LAINNYA... Lamongan Tambah Penderita HIV