jpnn.com, JAKARTA - Pengamat Politik sekaligus Direktur Lingkar Madani (LIMA) Ray Rangkuti melihat adanya perbedaan sikap Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) yang mengakibatkan masyarakat beropini saat ini terkesan diatur oleh penguasa.
Bahkan, Ray menyebut, KPK kini dijadikan alat politik oleh penguasa untuk menekan lawan politiknya.
BACA JUGA: Usut Kasus Korupsi Investasi Fiktif, KPK Periksa Associate Director pada PT. Sinarmas Sekuritas
Dia pun menyinggung kasus Harun Masiku yang hingga kini belum terungkap keberadaannya. Menurut Ray, kasus Harun Masiku kini kembali dibuka ke permukaan setelah empat tahun berjalan.
Tentunya, hal itu menyangkut Presiden Jokowi yang kini sudah tidak sejalan dengan PDI Perjuangan. Di mana, dalam perkara ini, Sekjen DPP PDIP Hasto Kristiyanto justru menjadi target.
BACA JUGA: Ssst, KPK Buka Penyidikan Baru Korupsi Bansos Presiden, Tersangkanya Pemain Lama
Hal itu disampaikan Ray sebagai pembicara dalam diskusi publik bertajuk ‘Membongkar Korupsi, Kolusi dan Nepotisme’ di Jalan Diponegoro, Menteng, Jakarta, Rabu (26/6).
“Harun Masuki hilang empat tahun, karena sudah pisah (Jokowi-PDIP), sekarang diubek-ubek lagi. Ketahuan banget, politik tergantung kepada siapa presidennya,” kata Ray.
BACA JUGA: KY Terima Laporan Dugaan Kode Etik Hakim Penyidang Perkara Gazalba Saleh dari KPK
“Pemberantasan korupsi sekarang, tergantung siapa presidennya. KPK dilumpuhkan,” tegasnya.
Ray pun mencontohkan bagaimana Ubedillah Badrun yang sempat melaporkan dua anak putra Presiden Jokowi, Gibran Rakabuming Raka dan Kaesang Pangarep, ke KPK terkait dugaan KKN pada 2022 silam.
Namun, kata Ray, laporan akademisi Ubedillah Badrun itu langsung ditolak oleh KPK dalam hitungan minggu.
“Ubed melaporkan dugaan adanya tindak pidana korupsi yang dilakukan oleh anak-anak presiden. Begitu dimasukkan ke KPK, baru hitungan minggu atau bulan, ‘Bed, saya enggak tahu’, Sudah ada jawaban bahwa laporan Ubed itu ditolak,” ungkap Ray.
Aktivis 98 ini juga menyoroti soal indeks penegakan hukum dan reformasi yang merosot di era pemerintahan Presiden Jokowi.
Dia menilai kemerosotan hampir di semua indeks prestasi itu dilakukan Jokowi dengan dua hal, yakni bansos dan praktik politik nepotisme.
“Coba sekarang itu, turun semua peringkatnya. Indeks demokrasi, turun semua. Kacau, habis. Diselesaikan oleh Jokowi dengan dua hal saja. Pertama adalah bansos, yang kedua adalah memberi kekuasaan kepada mereka yang imannya lemah,” pungkas Ray. (tan/jpnn)
Simak! Video Pilihan Redaksi:
BACA ARTIKEL LAINNYA... Ketua Komisi V dan Menhub Siap-siap Saja, KPK Menunggu Sidang Selesai
Redaktur & Reporter : Fathan Sinaga