JAKARTA – Lagi-lagi, pertemuan antara Komisi VII DPR dengan Pertamina harus berakhir menyakitkan bagi Dirut Pertamina Karen Agustiawan dan jajarannyaSetelah para rapat dengar pendapat (RDP) yang digelar Selasa (10/2) pekan lalu Karen dicecar dengan tudingan miring, giliran pada RDP yang digelar Senin (16/2) harus berakhir dengan 'pengusiran' oleh Komisi VII DPR terhadap Karen dan Direksi Pertamina lainnya.
Kejadian itu bermula dengan adanya surat Sekretaris Pertamina, Toharso
BACA JUGA: Demi Pemilu, Jaksa Dilarang Politisasi Hukum
Isi surat itu antara lain mempermasalahkan perlakuan sejumlah anggota DPR dalam rapat sebelumnyaDalam surat itu Toharso menyebutkan bahwa RDP yang digelar pekan lalu justru menjadi ajang untuk mengadili pertamina
BACA JUGA: Di Depan Pengusaha, JK Banggakan BLT
"Kami kecewa melihat jalannya rapat tersebut tidak sesuai dengan tata tertib rapat yang berlaku di DPR dan menyimpang dari Pokok Bahasan Rapat sebagaimana yang disebutkan dalam surat undangan rapat, dimana yang terjadi dalam bukan merupakan RDP, akan tetapi seperti mengadili jajaran Direksi Pertamina yang baru,” demikian tulis Toharso dalam suratnya.Setalh seluruh isi surat dibacakan, kontan saja sejumlah anggota Komisi VII meradang dan mengajukan interupsi
BACA JUGA: Luhut Panjaitan : Apa Salah Saya?
“Anda ini siapa, kok bisa mengirim surat seperti iniMenteri bahkan presiden pun tidak pernah menulis surat ini tetapi kok bisa-bisanya ditulis dan dikirim dengan alasan apapun,” kata politisi PDIP ini.Hal senada juga disampaikan anggota Komisi VII dari Fraksi PAN, Alvien LieMenurutnya, surat Toharso itu jelas telah menghina institusi DPR“Ini contempt of parliament, bukan hanya ke Komisi VII saja tapi juga ke lembaga DPR," tudingnya.
Alvin justru mengkhawatirkan hal tersebut akan membahayakan proses fungsi pengawasan terhadap pemerintah dan lembaga yang berada di bawah kementrian BUMN
Karenanya, Alvin mencium adanya pembusukan pertamina yang berasal dari dalam“Bisa saja ini pembusukan dari dalamKita tidak tahu apa ini disetujui Dirut, jangan-jangan ini korban pertama,” ucapnya.
Akhirnya, sebagai pimpinan rapat Sony Keraf menawarkan untuk menghentikan RDP yang langsung disetujui seluruh anggota Komisi II DPR yang hadirTak berselang lama, seluruh anggota komisi ini menggelar rapat tertutup dan hasilnya akan akan meminta klarifikasi dari pemerintah akibat surat Sekretaris Pertamina tersebut.
“Dalam m,inggu ini kita undang Komisaris, Direksi Pertamina, Menneg BUMN dan Menteri ESDM mengenai surat kontroversial yang dikirimkan oleh Sekretaris Pertamina ToharsoKita akan lihat klarifikasi mereka untuk mengambil langkah selanjutnya,” ucap Keraf.
Terkait hal tersebut, Menteri Negara BUMN Sofyan Djalil yang dikonfirmasi wartawan di sela-sela rapat dengan Komisi VI DPR mengaku tidak tahu dengan adanya surat dari Sekretaris Pertamina“Barangkali Sekretaris Pertamina hanya minta agar rapat lebih produktif, tapi saya akui dia tidak dalam posisi mengirim surat itu,” katanya.(cha/ara/jpnn)
BACA ARTIKEL LAINNYA... Tersinggung, Dirut Pertamina Surati DPR
Redaktur : Tim Redaksi