jpnn.com, JAKARTA - Anggota Komisi VII DPR RI Nasyirul Falah Amru (Gus Falah) mengapresiasi Satuan Kerja Khusus Pelaksana Kegiatan Usaha Hulu Minyak dan Gas (SKK Migas) atas pencapaian realisasi investasi hulu migas 2022 yang mencapai USD 12,3 miliar atau setara Rp 182 triliun.
"Peningkatan realisasi investasi itu menunjukkan kepercayaan investor terhadap industri hulu migas semakin besar. Ini sangat baik untuk industri migas Indonesia secara keseluruhan," katanya dalam keterangannya di Jakarta, Jumat (20/1).
BACA JUGA: Konsorsium Asuransi Proyek Konstruksi SKK Migas Rampungkan Pembayaran Klaim Platform PHE-12
Angka tersebut lebih tinggi dari realisasi pada tahun 2021, yakni sebesar 10,9 miliar dolar AS. Bahkan, realisasi investasi tahun 2022 menjadi realisasi tertinggi sejak tahun 2016.
Menurut dia, sebagai institusi yang bertugas mengelola kegiatan hulu migas berdasarkan Kontrak Kerja Sama, SKK Migas patut diapresiasi atas pencapaian tersebut.
BACA JUGA: Sidang Paripurna DPD RI: Senator Filep Wamafma Sampaikan Aspirasi Soal DBH Migas Hingga Dana Desa
Namun, Gus Falah mengingatkan masih banyak pekerjaan rumah lainnya yang harus ditangani guna memperbaiki iklim industri hulu migas nasional, antara lain belum adanya kepastian hukum terkait belum tuntasnya revisi Undang-Undang Minyak dan Gas Bumi (UU Migas).
Selain itu, harapan investor akan insentif fiskal seperti perbaikan bagi hasil/split juga masih belum terjawab.
BACA JUGA: Achmad Fauzi Pastikan Memperjuangkan DBH Migas Sumenep
Berbagai PR yang belum dituntaskan itu membuat lifting atau produksi migas yang siap untuk dijual justru menurun pada 2022.
Untuk diketahui, realisasi lifting minyak pada tahun 2022 tercatat sekitar 612.300 barel per hari, lebih rendah dari capaian lifting minyak pada tahun 2021 yang mencapai 660.300 barel per hari.
"Realisasi investasi hulu tahun lalu prestasinya sangat bagus. Namun, bila berbagai PR itu dituntaskan, tentu kepercayaan para investor terhadap industri hulu migas kita semakin besar lagi. Ini catatan untuk SKK Migas dan berbagai stakeholder terkait, termasuk pemerintah dan teman-teman di DPR," katanya menegaskan. (ant/dil/jpnn)
Redaktur & Reporter : M. Adil Syarif