Reformasi Birokrasi Tak Mampu Hapus Korupsi

Kamis, 08 Desember 2011 – 14:56 WIB

DEPOK—Upaya pemerintah untuk menghapus atau melenyapkan tindakan korupsi di Indonesia dengan melakukan reformasi birokrasi dinilai tidak berhasilBahkan, hingga saat ini tindakan korupsi semakin merajalela dan berkembang di daerah.

Hal tersebut diungkapkan Pengamat Hukum sekaligus penggiat anti korupsi, Teten Masduki di dalam acara Deklarasi Nasional Birokrasi Bersih dan Melayani di Balai Sidang Universitas Indonesia (UI), Depok, Kamis (8/12).

“Di dalam reformasi birokrasi ini tidak bisa menghapus suatu predatory yang menguasai  perekonomisan, politik dan lainnya di dalam pemerintahan

BACA JUGA: DPR Desak Usut Rekening Gendut Semua PNS

Saya melihat justru yang  lahir saat ini adalah sebuah oligarki hybrid baru dan sangat mengganggu birokrasi kita
Ini menjadi problem nasional,” tukasnya.

Dari kondisi demikian, lanjut Teten, mengakibatkan demokratis di Indonesia  mengalami kemunduran

BACA JUGA: Aksi Bakar Diri Bentuk Frustasi Akut

Menurutnya, dulu masyarakat menilai bahwa korupsi tumbuh dari kepemimpinan yang otoriter
Akan tetapi sekarang ini tindakan korupsi justru bersandingan dengan demokrasi.

“Banyak sekali kasus yang terjadi

BACA JUGA: Reformasi Birokrasi Dinilai Hanya Sebatas Kertas

Misalnya, proses pengangkatan Kepala Sekolah (Kepsek) saat ini hampir mirip jaman kolonialReformasi birokrasi gagal menyingkirkan elit birokrasi yang dikembangkan elit yang korup,” ungkapnya.

Contoh lainnya, saat ini banyak sekali tindakan suap menyuap dan korupsi di Pengadilan, Kejaksaaan dan lainnyaBukti tersebut, terang Teten, adalah salah satu faktor penghambat jalannya proses reformasi birokrasiNamun, yang terpenting dan dibutuhkan saat ini adalah leadership dari sang pemimpin negara yakni Presiden.

“Presiden tidak berani dan tidak tegas dalam menghapus kotornya lembaga-lembaga yang terbukti korupsiDulu jaman Presiden Soeharto, beliau berani untuk menyingkirkan oknum-oknum yang di Ditjen Bea Cukai yang terkenal kotor luar biasa dan mengerahkan 1500 anggota BPKP untuk mengauditNah, kenapa kasus Nazarudin ini tak kunjung selesai dan semakin meluas? Kenapa Presiden tidak berani mengambil langkah seperti Presiden terdahulu?  Tetapi ya sudah lah, kita jangan berharap banyak deh, karena kita pasti kecewa,” serunya.(cha/jpnn)

BACA ARTIKEL LAINNYA... Rekrutmen PNS Tidak Lagi Setahun Sekali


Redaktur : Tim Redaksi

Silakan baca konten menarik lainnya dari JPNN.com di Google News

Terpopuler