Reformasi Birokrasi tapi Pungli Jalan Terus

JAKARTA--Wakil Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (Wamenpan-RB) Eko Prasojo mengakui  program reformasi birokrasi selama ini belum dirasakan masyarakatItu sebabnya, Kemenpan-RB menargetkan di 2014 bisa tercipta birokrasi yang efisien, partisipatif, dan berbasis aparatur operasional.

"Reformasi birokrasi memang sudah berjalan sejak 2004 lalu

BACA JUGA: Kasus Nunun Jangan Tindih Century

Perubahannya ada, tapi belum dirasakan masyarakatArtinya perubahannya hanya mengena pada instansinya, sedangkan masyarakat tidak," ungkap Eko Prasojo di Jakarta, Rabu (21/12).

Dia mencontohkan tentang pengurusan KTP atau kartu kuning yang masih diwarnai pungutan.Padahal di dalam aturan, tidak dibebankan biaya apapun

BACA JUGA: KPK Anggap Pacar Angelina Tak Cakap jadi Penyidik

Demikian juga pengurusan SIM yang tanpa pelicin bisa berminggu-minggu lamanya.

"Beberapa kali saya ketemu dengan masyarakat yang mengeluhkan, katanya sudah reformasi tapi kok masih ada pungutan liar," ujar guru besar UI ini.

Untuk menjawab keluhan itu, Eko Prasojo mengatakan, pihaknya telah menyiapkan sejumlah agenda reformasi yang akan digulirkan tahun depanSalah satunya adalah RUU Aparatur Sipil Negara (ASN), RUU Administrasi Pemerintahan  dan RPP tentang Pelayan Publik.

"Di dalam aturan RUU dan RPP ini akan mengatur tentang bagaimana aparatur melayani publik dan apa sanksinya bagi aparatur yang merugikan masyarakat," tandasnya

BACA JUGA: 10 Juta Ha Hutan Dirambah, Negara Dirugikan Rp 250 Triliun

(esy/jpnn)

BACA ARTIKEL LAINNYA... Nazar Tuding Bagi Uang, Anas Balik Bertanya