Reformasi Birokrasi Tidak Selesai 2014

Wapres: Butuh Waktu 25 Tahun untuk Tuntaskan

Rabu, 09 November 2011 – 08:06 WIB

JAKARTA - Masyarakat dan para pengusaha tidak bisa berharap banyak pelayanan birokrasi akan membaik dalam waktu dekatSebab, reformasi birokrasi yang menjadi program pemerintah itu diprediksi tidak akan selesai dalam masa Kabinet Indonesia Bersatu (KIB) yang akan berakhir 2014

BACA JUGA: Rektor UI Diancam Pidana 1 Tahun



"Saya ingin menggarisbawahi sedikit tujuan dari reformasi birokrasi, tidak bisa tidak adalah suatu program jangka panjang, tidak cukup satu kabinet
Mungkin lima (tahun), bahkan mungkin lebih dari lima (tahun) baru kami akan merasa hasil yang akan dirasakan kita semua," kata Wapres Boediono saat membuka acara Regional Public Sector Conference di kantor Wapres, kemarin (8/11)

BACA JUGA: Sonia Wibisono, Memilah Makanan



Menurut Boediono, perbaikan birokrasi yang telah dilakukan saat ini akan menjadi landasan bagi pemerintahan yang akan datang
Oleh karena itu, ia berharap pemerintahan pasca Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) konsisten untuk meneruskan program ini

BACA JUGA: Tampil Cantik, Nangis Saat Dakwaan Dibaca

"Kami tidak punya pretensi menuntaskan seluruh masalah reformasi birokrasi dalam kabinet sekarangKami harapkan nanti kita akan berikan estafet pada kabinet yang akan datang," ungkapnya

Dia menegaskan, reformasi birokrasi merupakan program jangka panjang yang diharapkan tetap bisa dijalankan pada kabinet-kabinet mendatangDengan begitu reformasi birokrasi bisa berdampak positif bagi masyarakat maupun dunia usaha"Kami berharap ada konsistensi satu kabinet dengan kabinet yang lain, bisa ada penyesuaian tapi kita harapkan arah umumnya tetap konsisten," terangnya

Boediono menambahkan, salah satu sasaran besar dalam penuntasan reformasi birokrasi adalah perbaikan kualitas pelayanan publik"Salah satu adalah perbaikan kualitas pelayanan publik, ini yang langsung dirasakan masyarakat dan itu kita upayakan pengukuran dari waktu ke waktu dan itu kemajuannya bagaimana, atau apa ada suatu yang mandek di sektor apa, masalahnya apa, ini semua akan kita lakukan perbaikan mutu di layanan publik," tuturnya

Mantan gubernur Bank Indonesia (BI) ini mengatakan, jika dibandingkan dengan negara-negara lain yang melakukan reformasi birokrasi, memang selalu membutuhkan waktu yang lamaHal itu karena tantangan di setiap negara berbeda-beda, sehingga jangka waktu penyelesaiannya berbeda-beda"Ada yang butuh 25 tahun, bahkan lebih," tandasnya

Menurut Boediono, penerapan sistem reformasi birokrasi memang membutuhkan komitmen jangka panjangBukan hanya satu kepemimpinan saja, tapi berkelanjutanReformasi birokrasi di sebuah negara akan cepat terwujud jika aparat bekerja dengan baik"Itu bisa terwujud jika kita bekerja dengan baikKita harus punya sistem evaluasi yang intens, dari waktu ke waktu," katanya

Sistem evaluasi ini bisa berupa evalusi satu tahun, lima tahun, bahkan 10 tahunLebih lanjut, Boediono yang juga ketua Pengarah Reformasi Birokrasi ini mengatakan, sistem monitoring penerapan reformasi birokrasi perlu dilakukan untuk mengetahui apakah sistem yang dijalankan sudah maju, masih jalan di tempat, atau bahkan mundur"Monitoring akan membantu aparat negara untuk mengoreksi dan mengevaluasi kerja," cetusnya

Dengan evaluasi ini, Boediono berharap akan berdampak pada pelayanan yang kian bermutuPihaknya berharap akan tercipta dampak positif dari pelaksanaan reformasi yang dilakukan mulai beberapa saat ini"Kualitas bisa diukur dari banyak segi, waktu dan biayaYang pasti ada ukuran peningkatan pelayanan masyarakat," jelasnya(wir/agm)

BACA ARTIKEL LAINNYA... Soeharto Pahlawan Tunggu Pemerintahan Ganti


Redaktur : Tim Redaksi

Silakan baca konten menarik lainnya dari JPNN.com di Google News

Terpopuler