ReJO: Terlalu Dini untuk Menilai Kinerja Kabinet Indonesia Maju

Senin, 25 November 2019 – 23:51 WIB
Relawan Jokowi atau ReJo. ILUSTRASI. Foto: Dok. ReJo

jpnn.com, JAKARTA - Relawan Jokowi atau ReJO mengatakan masih terlalu dini memberikan penilaian atas kinerja Kabinet Indonesia Maju. Terlalu prematur, jika ada lembaga survei yang melakukan kajian lantas mengumumkannya ke pubik atas tingkat kepercayaan kepada Kabinet Indonesia Maju yang baru dilantik pada 23 Oktober 2019 lalu.

“Terlalu dini dan prematur survei yang dilakukan untuk menilai tingkat kepercayaan dan kinerja Kabinet Indonesia Maju, karena kabinet ini belum genap bekerja 100 hari. Saya kira dalam rentang 30 hari bertugas, terutama Menteri yang baru bergabung, mereka sedang berusaha keras untuk memformulasikan skala prioritas yang akan dijalankan sebagai jawaban dari penugasan sesuai Visi Misi Presiden dan Wakil Presiden sekaligus evaluasi atas berbagai kekurangan di masa sebelumnya,” kata Ketua Umum ReJO HM Darmizal kepada wartawan Senin (25/11/2019).

BACA JUGA: ReJO Pastikan Mengawal Jokowi Hingga 2024

Menurut Darmizal, Kabinet Indonesia Maju yang baru dilantik seyogyanya diberikan waktu 100 hari untuk bekerja. Setelah 100 hari mereka bekerja, pasti akan ada evaluasi untuk melihat performance para pembantu Presiden. Apakah kinerja mereka berhasil sebagaimana yang diharapkan publik, ataukah hanya berlari ditempat tanpa arah tanpa kemajuan.

"Atau bahkan hanya sekadar gaya-gayaan membangun citra sebagai Menteri dan pejabat tinggi negara," jelasnya. 

BACA JUGA: ReJO: Bersama Ahok, Pertamina Menuju Perusahaan Kelas Dunia

Namun begitu, menurut alumnus Universitas Gajah Mada (UGM) Yogyakarta ini, menghormati hasil kajian dari lembaga survei itu. Karena, kata dia, hasil dari satu survei haruslah merupakan kajian ilmiah yang harus dapat dipertaggungjawabkan metodologi dan hasilnya.

Darmizal mengharapkan dan juga mewanti-wanti agar survei tidak dilakukan berdasarkan pesanan kelompok tertentu dengan tujuan tertentu pula. 

BACA JUGA: Peringatan Keras! Relawan Jokowi Ancam Bakal Geruduk Menteri yang Bermasalah

"Seperti ingin menghantam seseorang yang telah dibidik untuk menjadi target. Dalam artian yang lebih sederhana, hasil survei tidaklah ditujukan untuk mengganggu reputasi seseorang atau lembaga".

"Survei jangan dijadikan sebagai alat demi memuaskan orang atau kelompok tertentu. Dalam pengambilan sampling harus dilakukan sesuai dengan metodologi dan sebaran responden yang betul-betul mewakili secara keseluruhan. Tidak ada sama sekali unsur like or dislike," tuturnya.

Darmizal juga meminta seseorang atau lembaga yang disurvei tidak perlu meradang dan menelan mentah-mentah hasil yang dipublikasikan. Jadikan hasil survei sebagai motivasi pemicu bekerja lebih tangkas, lebih cepat, efektif dan lebih efisien. Masih lebih banyak rakyat, yang paham bahwa pimpinan lembaga tersebut sudah bekerja maksimal dan semakin profesional.

"Tidak perlu meradang atau tersinggung dan marah, kemudian menolak mentah- mentah hasil survei itu. Jika tidak puas, lakukan survei tandingan dengan lembaga yang dipandang lebih kredible dan publikasikan lebih luas. Survei jawab dengan survei. Saya termasuk orang yang percaya bahwa Mendagri Prof Tito Karnavian bekerja profesional dan On The Track," jelas tokoh Minang ini.

Sebelumnya, pada Sabtu 23 November 2019 lalu, Lembaga survei Indonesia Opinion (IPO) merilis hasil survei respons publik atas Susunan Kabinet Indonesia Maju. Survei tersebut digelar pada Oktober-November 2019 terhadap 800 responden. Survei dilakukan menggunakan metode purposive sampling dengan batas kesalahan (margin of error) 4,5 persen dan tingkat kepercayaan 95 persen.

Dalam survei tersebut, IPO mencatat 64 persen optimistis terhadap susunan kabinet. Sementara 23 persen menyatakan tidak optimistis, 9 persen mengatakan ragu, sedangkan 4 persen sisanya tak memberi jawaban.

Kemudian, survei itu juga menanyakan tingkat popularitas, kepercayaan, dan keraguan publik terhadap pejabat menteri Kabinet Indonesia Maju. 

Tingkat kepercayaan publik pada Tito hanya 1,0 persen. Tingkat keraguan publik pada Tito juga termasuk besar yakni 14,7 persen, di bawah Menko Kemaritiman Luhut Binsar Panjaitan yakni sebesar 15,2 persen.(fri/jpnn)


Redaktur & Reporter : Friederich

Silakan baca konten menarik lainnya dari JPNN.com di Google News

Terpopuler