JAKARTA - Komisi VIII DPR RI akan mempercepat pembahasan RUU sebagai revisi UU Nomor 13 Tahun 2008 tentang Penyelenggaraan HajiBahkan, RUU ini dijadikan prioritas utama 2012.
"Penyelenggaraan haji tidak juga membaik, bahkan tambah buruk
BACA JUGA: Angie ke Manado, Bukan ke Singapura
Karenanya revisi RUU haji, menjadi prioritas pembahasan tahun depan," kata anggota Komisi VIII DPR RI KH Abdul Hakim dalam keterangan persnya, Minggu (11/12).Salah satu solusi yang akan ditawarkan untuk pembenahan penyelenggaraan haji dalam revisi UU ini adalah membentuk badan khusus di luar pemerintah untuk melakukan pengelolaan ibadah haji.
"Selain itu, perlu dipisah rekening penyelenggaraan haji dengan Kementerian Agama," ujarnya.
Selama ini persoalan seputar penyelenggaraan sudah menumpuk
BACA JUGA: Nunun Ditangkap, Skandal Angie Jangan Ditutup
Dengan revisi ini diharapkan muncul perbaikan pengelolaan penyelengaraan ibadah haji."Saat ini masih dalam tahap pembahasan di Panja Komisi VIII," tambahnya.
Terkait fungsi pengawasan pengelolaan dana-dana yang berkaitan dengan ibadah haji seperti BPIH
“Perlu diberikan kewenangan bagi BPK untuk melakukan audit dan pengawasan keuangan ibadah Hhji,” tegasnya.(Esy/jpnn)
BACA JUGA: Ibas Apresiasi Penangkapan Nunun
BACA ARTIKEL LAINNYA... Awas, Nunun Bisa Stroke di Tahanan
Redaktur : Tim Redaksi