jpnn.com, JAKARTA - Pemerintahan Presiden Joko Widodo alias Jokowi dinilai mengabaikan urusan pendidikan dengan merekrut guru dan dosen melalui skema PPPK (pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja). Bahkan, Jokowi dianggap telah meremehkan dunia pendidikan.
"Dengan mengandalkan skema kontrak kepada para pendidik, jelas sekali bahwa pemerintahan Jokowi menganggap remeh bidang pendidikan," kata Anggota Komisi X DPR dari Fraksi Partai Gerindra Moh Nizar Zahro, Jumat (25/1).
BACA JUGA: Said Didu Getol Serang Jokowi, Mungkin Karena Sakit Hati
Pernyataan Nizar tersebut merespons rencana Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Mohamad Nasir yang mengusulkan rekrutmen 4.200 orang dosen untuk 36 perguruan tinggi negeri (PTN) melalui jalur PPPK alias kontrak.
BACA JUGA: Rekrutmen CPNS: Formasi Guru dan Dosen Dijatah 120 Ribu
BACA JUGA: Jokowi: Isunya Itu-Itu Saja
Nizar yang sebelumnya menentang skema PPPK untuk penyelesaian masalah guru honore K2 itu mengatakan pendekatan rezim Jokowi pada dunia pendidikan berbeda dengan pembangunan infrastruktur. Hal itu dianggap politikus Gerindra ini membahayakan masa depan pendidikan generasi muda Indonesia.
"Dikhawatirkan dengan skema kontrak ini akan menjadikan para pendidik tidak maksimal dalam bekerja. Akibatnya, generasi muda akan mendapatkan pengajaran yang asal-asalan," tegasnya.
BACA JUGA: Berita Terbaru Seputar Upaya Pembebasan Abu Bakar Baasyir
Oleh karena itu, persoalan ini akan dipertanyakannya kepada pemerintah melalui rapat-rapat kerja di DPR. Sebab, fraksinya konsisten memperjuangkan status PNS untuk para pendidik.
"Komitmen Fraksi Gerindra akan mendorong seluruh pendidik di kampus, sekolah negeri, dijadikan PNS agar mereka maksimal dalam mengajar dan mendidik generasi muda," tandas legislator asal Jawa Timur itu.(fat/jpnn)
BACA ARTIKEL LAINNYA... Target Jokowi - Maruf: Jatim 70 Persen, Surabaya 80 Persen
Redaktur & Reporter : M. Fathra Nazrul Islam