jpnn.com, JAKARTA - Pengamat pendidikan Muhammad Nur Rizal menilai rekrutmen satu juta guru PPPK atau pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja tujuannya bukan untuk meningkatkan mutu pendidikan di Indonesia.
Namun, dia melihat misi utama rekrutmen 1 juta guru PPPK itu sekadar meredam isu politik akibat masalah honorer yang sudah menahun.
BACA JUGA: Minta Diakomodir Dalam Rekrutmen 1 Juta PPPK, Tendik Honorer K2: Mendikbud Jangan Ragu
"Yang saya lihat efek ke kualitas ada meski sedikit sekali karena pemerintah tetap memberlakukan tes PPPK terhadap guru honorer yang sudah mengabdi lama," kata Nur Rizal dalam dialog daring, Jumat (23/4).
Founder Gerakan Sekolah Menyenangkan (GSM) ini juga memertanyakan hitung-hitungan pemerintah hingga muncul angka satu juta guru PPPK yang akan direkrut.
BACA JUGA: Azis Syamsuddin Minta Rekrutmen Guru Diperjelas, Kuota hingga Sistem Gaji
Menurutnya, pemerintah hanya beralasan setiap tahun ada 70 ribu sampai 80 ribu guru PNS pensiun.
Selama 15 tahun, lanju dia, tidak ada rekrutmen CPNS sehingga diprediksi di 2024 kebutuhan guru mencapai 1,3 juta.
BACA JUGA: Guru Honorer Ditipu Pasutri, Dijanjikan Diangkat jadi PNS, Ratusan Juta Melayang
"Jadi, ada kekhawatiran pemerintah di akhir masa kepemimpinan Presiden Jokowi terjadi kekurangan 1,3 juta guru," ucapnya.
Namun, dosen di Universitas Gajah Mada (UGM) ini mengatakan bila melihat data pokok pendidikan (Dapodik) Kemendibud, jumlah guru di Indonesia itu mencapai 3,15 juta guru.
Menurut Rizal, angka tersebut jauh di atas ketentuan Bank Dunia yang hanya 2,5 juta atau ratio guru dan siswa, 1:21. Indonesia rationya 1:16.
"Artinya, kita kelebihan banyak guru," tegasnya.
Praktisi penidikan itu menilai terjadinya kekurangan guru di daerah khusus daerah perdesaan, perbatasan, wilayah terpencil dikarenakan distribusi yang tidak merata.
Oleh karena itu, kata Rizal, persoalan ini harus dipecahkan pemerintah, karena jumlah guru secara data membengkak tetapi di lapangan berkurang sehingga kepala sekolah dan pemerintah daerah terus merekrut guru honorer.
Nur Rizal menyarankan pemerintah agar menerapkan kebijakan transmigrasi guru untuk mengatasi penyebaran guru aparatur sipil negara (ASN) yang tidak merata. Menurut dia, guru yang bersedia ikut program transmigrasi, diberikan insentif tambahan.
"Ini seperti program transmigrasi Presiden Soeharto yang untuk mengatasi jumlah penduduk di Jawa yang makin padat," ucapnya.
Nantinya, lanjut Rizal, dari program transmigrasi guru ini akan dilihat daerah mana saja yang berhasil menjalankannya.
Tanpa program transmigrasi ini, kata Nur Rizal, rekrutmen ASN baik CPNS maupun PPPK besar-besaran tidak akan bisa menyelesaikan masalah kekurangan guru.
"Rekrutmen CPNS maupun PPPK guru, jangan hanya berlandaskan pada kebutuhan sekolah dan pemda. Pijakannya pada Dapodik karena penyebaran gurunya tergambar jelas," kata Nur Rizal. (esy/jpnn)
Kamu Sudah Menonton Video Terbaru Berikut ini?
Redaktur & Reporter : Mesya Mohamad