JAKARTA - Polemik pemberian gelar Doktor Honoris Causa (DHC) oleh Universitas Indonesia (UI) kepada Raja Arab Saudi, Abdullah bin Abdul Azis al-Saud terus berlanjutKebijakan Rektor UI, Prof Dr Gumilar K Soemantri bisa menjadi pintu masuk terbukanya masalah-masalah yang lebih besar.
Hal itu diungkapkan Ketua Badan Eksekutif Mahasiswa (BEM) UI, Maman Abdurahman saat mengadu Komisi X DPR RI
BACA JUGA: Gelar OSN-PTI, Kemdiknas Gandeng Pertamina
Kata dia, Pemberian DHC hanya sebagian kecil masalah yang ada di kampusnyaBACA JUGA: Sekolah Disegel, 276 Siswa Dilarang Masuk Kelas
Sebenarnya banyak permasalahan lain yang terjadi," Maman Abdurahman, Rabu (7/9) saat bersama perwakilan UI mengadu ke Komisi X DPR RISementara itu, Dosen UI, Tamrin Amal Tomagola mengatakan, pihaknya datang ke Komisi X DPR untuk mengadukan, bahwa di UI ada masalah besar dan mendasar
BACA JUGA: Nuh Maklumi Pemberian Gelar ke Raja Arab Saudi
Menurut Thamrin, dua hingga tiga tahun belakangan tata kelola UI tidak secara lembaga, tapi malah secara personal"Kalau lembaga mestinya ikut prinsip Good GovernanceDimana, setiap kebijakan ada keterwakilan bawah, partisipasi, transparansi dan akuntabilitas," katanya
Tapi, lanjut Tamrin, justru yang dilakukan oleh Rektor UI sama sekali tidak seperti ituPadahal, katanya, saat Rektor UI memaparkan visi dan misi di depan wali amanat, berjanji melakukan desentralisasi kewenangan unit bahwa tingkat fakultas dan tingkat kajianTapi, sebelum tahun berganti, sudah lakukan beberapa hal seperti melakukan gebrakan merubah seluruh tata kelola.
"Pertama yang dilakukan amputasi sistemik, oleh rektor membekukan semua lembaha yang berfungsi check dan balances, kemudian bentuk lembaga baruSemua dibawa ke rektorat, itu namanya sentralsiasiTapi yang terjadi lebih jelek, yakni personalisasi kekuasaan," katanya
Munculnya polemik di UI itu, setelah rektor memberikan gelar DHC bidang kemanusiaan, ilmu pengetahuan dan teknologi kepada Raja Arab SaudiPadahal bangsa Indonesia masih ingat pemancungan yang dilakukan Kerajaan Arab Saudi, terhadap seorang Tenaga Kerja Wanita Indonesia, Ruyati tanpa sepengetahuan Pemerintah RI(boy/jpnn)
BACA ARTIKEL LAINNYA... Emil Salim: Ini Bukan Masalah Politik
Redaktur : Tim Redaksi