jpnn.com, JAKARTA - Rektor Universitas Terbuka (UT) Prof. Ojat Darojat, M.Bus.,Ph.D., memastikan tidak ada kenaikan uang kuliah tunggal (UKT), walaupun sudah ada perubahan status menjadi perguruan tinggi negeri berbadan hukum (PTNBH).
Tidak ada kenaikan UKT sebagai komitmen UT untuk memberikan akses pendidikan kepada masyarakat tanpa mengenal batas usia, latar belakang ekonomi, suku, agama, ras, dan lainnya.
BACA JUGA: Universitas Terbuka Gelar TING XIV, Guru Harus Terus Belajar, Jangan Kalah dengan Ini
"UT memang sudah resmi menjadi PTNBH, tetap saya pastikan tidak ada kenaikan UKT," ujar Prof Ojat saat memberikan sambutan dalam seminar nasional wisuda UT periode I TA 2022/2023 di UTCC Pondok Cabe, Tangerang Selatan, Senin (21/11).
Prof Ojat menyadari ketika perubahan status dari Badan Layanan Umum (BLU) ke PTNBH, ada kekhawatiran UKT akan naik.
BACA JUGA: Universitas Terbuka Jadi Pelopor Konferensi Internasional Multidisiplin ICoMUS
Namun, dia menegaskan hal itu tidak akan diberlakukan UT.
"Biaya UKT yang diberlakukan tidak akan lari jauh dari yang diberlakukan saat ini. Dengan status PTNBH, UT akan lebih kencang berlari. Makin banyak mahasiswanya, biaya UKT otomatis tidak terkerek naik," bebernya.
BACA JUGA: Universitas Terbuka Resmi jadi PTN-BH, Pastikan UKT KompetitifÂ
Demi mencapai target satu juta mahasiswa, lanjutnya, UT akan menambah sentra layanan di daerah-daerah pelosok. Saat ini sudah ada 50 sentra layanan UT.
Lebih lanjut dikatakan, UT mendapatkan tiga mandat dari pemerintah
1. Pemerataan akses pendidikan tinggi bagi masyarakat. PTN tidak semuanya bisa menjangkau masyarakat, sehingga UT hadir untuk itu.
2. Mengakomodir orang-orang yang bekerja. PTN tidak bisa mengakomodir orang yang sudah bekerja, maka UT hadir memberikan kesempatan kepada karyawan, aparatur sipil negara (ASN), honorer, atlet, pejabat untuk kuliah.
Mereka bisa kuliah tanpa mengganggu pekerjaannya.
3. Lonjakan lulusan SLTA yang tidak tertampung di perguruan tinggi negeri harus dicarikan solusinya agar tetap bisa mengakses pendidikan tinggi dengan harga terjangkau.
UT hadir untuk itu, mendekatkan pendidikan tinggi dengan masyarakat dengan biaya lebih rendah dibandingkan PTN konvensional.
"Biaya kuliah di UT memang sangat terjangkau, tetapi kualitas tetap nomor satu," ucapnya.
UT, menurut Prof Ojat, harus memberikan keberpihakan kepada masyarakat tidak mampu.
Sementara itu, Wali kota Madiun H. Maidi mengungkapkan memilih UT untuk melanjutkan studi ke jenjang S3, karena lebih fleksibel.
Tugasnya sebagai wali kota yang sangat padat mengharuskannya mencari PTN yang bisa kuliah di mana dan kapan saja.
"Kuliah di UT tidak menggangu aktivitas saya. Kalau tidak di UT akan terganggu, karena harus tatap muka," ujar Wako Maidi yang mengambil program doktoral administrasi publik.
Dia mengaku sangat beruntung karena mendapatkan bimbingan dari para dosen dan profesor di UT, sehingga ilmu yang diperoleh selama menjalani perkuliahan online menjaga dirinya.
Dia bisa menerapkan teori yang diperoleh dalam menjalankan tugasnya sebagai kepala daerah. (esy/jpnn)
BACA ARTIKEL LAINNYA... Universitas Terbuka Targetkan 40 Desa Binaan, Pembiayaan Multi Years
Redaktur : M. Rasyid Ridha
Reporter : Mesyia Muhammad