JAKARTA - Wakil Ketua Dewan Perwakilan Daerah (DPD), yang juga Ketua Tim Task Force DPD, Gusti Kanjeng Ratu Hemas mengatakan penanganan korban bencana pasca meletusnya gunung Merapi di Yogjakarta dan Jawa Tengah tidak terkoordinir secara baik.
"DPD mendesak pemerintah segera memperbaiki manajemen penanganan bencana, utamanya soal pemetaan kawasan rawan bencana, pengungsi, lokasi pengungsian, tanggap darurat, dan mobilisasi alat berat,"k ata Ratu Hemas, dalam Sidang Paripurna DPD, di Senayan, Jakarta, Selasa (23/11)Yang terjadi saat ini, lanjut Senator asal Yogja itu, adalah minimnya koordinasi yang berdampak penanganan menjadi kurang merata dan tidak pula optimal.
Selain mengkritisi soal koordinasi, Hemas yang juga Ketua Tim Task Force DPD, mengingatkan rencana relokasi penduduk lereng Gunung Merapi harus memperhatikan aspek budaya, sosial, ekonomi, dan geografi
BACA JUGA: Keluarga Kikim Minta Hukum Qishas
“Kalau relokasi gegabah maka menimbulkan banyak masalah,” cetusnya.Sebuah relokasi, kata Ratu Hemas, selain menjadi solusi untuk mengurangi resiko sosial, juga harus memperhatikan aspek dampak sosial dari relokasi yang direncanakan itu.
Aspek ekonomi dan geografi misalnya, Hemas mencontohkan soal mata pencaharian dan cuaca
Demikian juga halnya dengan aspek budaya
BACA JUGA: Jemaah tak Sabar Pulang ke Tanah Air
Menurut Hemas, aktivitas Gunung Merapi sebagai siklus vulkanik menjadi fenomena alam yang menjadi bagian kehidupan penduduk lereng Gunung Merapi“Rencana relokasi jangan hanya sekadar memindahkan orang
BACA JUGA: Nyalon Kepala Daerah, Lepas Status PNS
Kajian meliputi kesiapan lahan, di antaranya apakah membebaskan lahan milik masyarakat ataukah mengubah kawasan hutan milik Pemerintah Provinsi DIY, juga harus dipertimbangkan dari awal," tegas Hemas(fas/jpnn)BACA ARTIKEL LAINNYA... Salah Ketik, Berkas Yusril Urung P-21
Redaktur : Tim Redaksi