JAKARTA-- Program reformasi birokrasi di instansi pusat yang belum tuntas dan baru akan dievaluasi akhir tahun ini berdampak pada tingkat daerahTarget dimulainya reformasi birokrasi di daerah tahun ini, menjadi molor
BACA JUGA: Pertanyakan Nasib Honorer, DPRD Rajin Sambangi BKN
Sudah pasti, rencana pemberian remunerasi yang melekat pada program reformasi birokrasi, juga menjadi tertundaDeputi Program dan Reformasi Birokrasi Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (kemenpan-RB) Mohamad Ismail mengatakan, tahun ini pihaknya lebih fokus pada sosialisasi tentang reformasi birokasi di daerah
BACA JUGA: Polri Janji Ungkap Kasus Orang Hilang
Untuk kemudian ditetapkan daerah yang akan menjadi pilot project-nya."Mengingat pemerintah daerah ini sangat luas, pelaksanaan reformasi birokrasi dilakukan bertahap hingga 2025
Dijelaskan, sosialisasi tidak dilakukan ke masing-masing daerah
BACA JUGA: Polisi Tantang Antasari Tempuh Jalur Hukum
Nantinya, sejumlah perwakilan dari beberapa daerah dikumpulkan di satu tempat, atau sistem region, dan diberikan pemahaman mengenai reformasi birokrasi serta bagaimana pengusulannya."Akan kita bagi menjadi dua wilayah, Indonesia Timur dan BaratDi situ akan dikumpulkan seluruh pemerintah daerahKalau didatangi satu persatu ya tidak bisa selesai tahun iniApalagi target kita tahun depan reformasi di daerah sudah dimulai," tuturnya.
Dalam penentuan pilot project ini, kata Ismail, Kemenpan-RB akan bekerja sama dengan Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri)Disebutkan, sudah beberapa daerah yang menyatakan siap menjadi pilot projetDiantaranya Gorontalo, Banten, dan Bali"Daerah-daerah ini sudah menyatakan siap dan ini akan menjadi perhatian pemerintah," tandasnya(esy/jpnn)
BACA ARTIKEL LAINNYA... Istri Antasari Merasa Senasib dengan Keluarga Nasrudin
Redaktur : Soetomo