jpnn.com, JAKARTA - Rencana Pemprov DKI Jakarta menerapkan kebijakan jalan berbayar elektronik (ERP) mendapat tanggapan dari Wakil Ketua Komisi E DPRD DKI Jakarta Anggara Wicitra Sastroamidjojo.
Anggara mengusulkan agar pendapatan dari ERP bisa dimanfaatkan untuk peningkatan kualitas transportasi umum.
BACA JUGA: Sistem ERP Memudahkan Pengusaha dalam Mengelola Bisnis Industri
"Prinsipnya kami setuju dengan segala upaya penanganan kemacetan. ERP bisa menjadi solusi tetapi harus pikirkan betul manfaatnya. Oleh karena itu, kami usulkan agar pendapatan dari ERP dialokasikan untuk peningkatan kualitas transportasi umum," ucap Anggara dalam keterangan resmi, Jakarta, Rabu.
Satu di antaranya untuk mempercepat pembangunan LRT serta menambah rute dan armada bus TransJakarta.
BACA JUGA: Penjelasan Soal Tarif Jalan Berbayar dan Daftar Mobil yang Bebas Melintas
"Visinya jadi disinsentif bagi pengguna kendaraan pribadi agar mereka berpikir dua kali untuk naik motor atau mobil karena harus keluar biaya lebih. Kami berharap mereka berpindah ke transportasi publik agar kemacetan berkurang," tutur dia.
Menurut Anggara, jika tidak terjadi perubahan perilaku dengan penerapan ERP hanya akan menimbulkan masalah baru.
BACA JUGA: Skema Jalan Berbayar di DKI Jakarta Mulai 2020
"Jika akhirnya masyarakat tetap bawa kendaraan pribadi, titik macetnya hanya akan pindah ke jalan yang tidak berbayar. Oleh karena itu, komitmen pakai pendapatan dari ERP untuk bikin transportasi publik agar lebih bagus," tutur Anggara.
Pemerintah Provinsi DKI Jakarta berencana menerapkan kebijakan jalan berbayar elektronik.
Berkaitan dengan tarif, Dishub DKI Jakarta telah mengusulkan besarannya berkisar antara Rp 5.000 sampai Rp 19.900 untuk sekali melintas. (antara/jpnn)
BACA ARTIKEL LAINNYA... ERP Dinilai Lebih Solutif dari Ganjil Genap Â
Redaktur & Reporter : M. Rasyid Ridha