jpnn.com - JAKARTA - Rencana Presiden Joko Widodo untuk melelang posisi Direktur Jenderal Pajak Kementerian Keuangan mulai ditentang. Bekas Dirjen Pajak Fuad Bawazier menyindir, lelang tersebut bak jual beli barang bekas.
Menurut Fuad, dalam lelang biasanya ada menang dan kalah, ada pula pikiran untung atau rugi.
BACA JUGA: Enam Hal Ini Bisa Dilakukan Jokowi agar Kekecewaan Rakyat Terobati
"Istilah ini menurut saya kurang santun dan pas untuk satu jabatan yang amanah," kata Fuad saat diskusi Pro dan Kontra Lelang Jabatan Dirjen Pajak oleh Menkeu di Universitas Jayabaya, Jakarta, Selasa (18/11).
Dia menilai proses lelang posisi Dirjen Pajak merupakan sebuah alat untuk melempar tanggungjawab dari atasan terhadap bawahannya. Sebab, ketika Dirjen Pajak melakukan kesalahan akan lempar tanggungjawab ke panitia seleksi.
BACA JUGA: KPK Jadwalkan Ulang Pemanggilan M Romahurmuziy
Padahal, seharusnya penanggungjawab Dirjen Pajak adalah Kemenkeu. "Nanti akan terjadi saling lempar tanggung jawab, dan saling menyalahkan antara Presiden, Menteri dan Pansel," katanya.
Dia mengingatkan, jangan sampai ada peserta titipan saat lelang jabatan tersebut. "Buat apa ada lelang kalau ada titip-titipan," tukasnya.
BACA JUGA: Bongkar 32 Ton Solar Ilegal di Cilincing dari Kapal Kencing
Sementara itu, Abdul Anshari Ritonga, bekas dirjen pajak yang saat ini staf ahli menkeu mengatakan, lelang jabatan Dirjen Pajak sah-sah saja dilakukan.
Hanya saja persyaratan dan kriteria bagi calon harus tinggi. Hal ini mengingat Dirjen Pajak termasuk posisi vital di struktur pemerintahan. "Jangan sampai orang yang tidak mengerti pajak yang mendaftar," katanya di kesempatan itu.
Ia pun meminta Pansel agar terbuka kepada seluruh nama-nama peserta yang sudah mendaftar. Dia juga meminta kepada pansel dan menkeu untuk mengajukan kontrak kerja terhadap dirjen yang terpilih nantinya. (boy/jpnn)
BACA ARTIKEL LAINNYA... Jokowi Bandingkan Indonesia dengan Singapura dan Tiongkok
Redaktur : Tim Redaksi