jpnn.com - JAKARTA - Suara yang menghendaki digelar Musyawarah Luar Biasa (Munaslub) Partai Golkar untuk melengserkan Agung Laksono dan Aburizal Bakrie (Ical) selaku ketua umum (ketum) meredup. Kubu hasil Munas Bali maupun Ancol telah bersepakat untuk mengurungkan dihelatnya acara tersebut.
"Dua kubu baik kubu Ical maupun kubu Agung telah melakukan rapat pleno dan hasilnya tidak setuju dengan diselenggarakannya Munaslub," ungkap Mahyudin, Wakil Ketua Umum (Waketum) Partai Golkar kubu Agung Laksono kepada INDOPOS (Grup JPNN) di Komplek Parlemen, Senayan, Kamis (1/10).
BACA JUGA: Amelia Yani: Dukung Rekonsiliasi yang Cerdas
Solusinya, sambung pria yang menjabat Wakil Ketua MPR RI itu, dua kubu partai berlambang pohon beringin itu bersepakat menunggu hasil keputusan Mahkamah Agung (MA).
"Kemungkinan keputusan MA akan keluar pada akhir tahun 2015 ini. Jadi kita sepakat untuk menunggu hasil itu," ujar Mahyudin.
BACA JUGA: 11 Tahun DPD, Kinerja Terus Meningkat
Dia menguraikan alasan Yorrys Raweyai, Wakil Ketua Umum Partai Golkar hasil Munas Ancol, yang menyatakan akan digelar Munaslub tahun ini dan tidak melibatkan Agung dan Ical itu sebuah miskomunikasi dan hanya wacana.
Mungkin, kata Mahyudin, Yorrys berpikir bila menunggu hasil keputusan MA, dikhawatirkan ada pihak yang menang dan kalah. Hal ini berimbas Partai Golkar tak akan bersatu.
BACA JUGA: Ini Penjelasan Menteri Rini Soal Kereta Cepat Jakarta-Bandung
"Setelah dikaji kembali, bila dalam waktu dekat ini dilakukan Munaslub, itu juga tidak baik dan dapat memungkinkan timbul 'Golkar Perjuangan'," terangnya.
Mahyudin juga menyebut, sebenarnya saat ini asal cepat konsolidasi di tubuh dua Partai Golkar, dapat diyakini pada 2019 nanti, partai identik dengan warna kuning ini akan dapat mengusung calon nomor 1 atau nomor 2.
Disinggung siapa saja sebenarnya yang berminat maju sebagai ketua umum bila Munaslub benar-benar dihelat? Mahyudin mengaku dirinyapun siap dan selain itu ada juga Agung Laksono, Airlangga Hartarto, Prio Budi Santoso, Ade Komarudin, Aziz Syamsudin, Syahrul Yasin Limpo, dan Serta Novanto (Setnov).
"Yang saya dengar Pak Ical menyatakan tidak akan maju lagi sebagai ketum bila Munas dilakukan," kata Mahyudin.
Ketum Partai Golkar hasil Munas Bali Aburizal Bakrie juga menegaskan tidak ada agenda Munaslub. Kedua pihak yang bersengketa sepakat untuk menunggu dan menghormati proses hukum yang sedang berjalan di Pengadilan Tinggi (PT) Jakarta, dan MA.
”Kalau ada Munaslub, harus dilakukan oleh DPP (Dewan Pimpinan Pusat, red) Partai Golkar. Saya dan Pak Agung Laksono sepakat tidak ada Munaslub. Jadi, siapa yang mau Munaslub, karena itu harus dilakukan DPP. Nanti justru akan ada munaslub-munaslub lain. Yang penting setelah putusan hukum keluar semua harus menghormati, pasti ada yang kalah dan menang,” paparnya kepada wartawan saat dihubungi, Kamis (1/10).
Ical dalam hal ini menganalogikan partai dengan negara. ”Negara punya undang-undang dasar, undang-undang dan peraturan turunannya. Nah, parpol pun begitu, punya aturan dasar dan aturan rumah tangga (AD/ART). Sebuah institusi tidak akan selamat jika tidak berpijak pada AD/ART, begitu juga negara,” kata mantan Menko Kesra itu.
Ical juga mengingatkan pemilihan ketua umum DPP Partai Golkar dalam Munas di Pekanbaru, Riau, pada tahun 2009 yang demokratis.
”Pada 2009, saya menang dan Pak Surya Paloh kalah kemudian buat partai baru, itu tak masalah. Jangan seperti sekarang. Jadi, begitu nanti pengadilan memutuskan, harus kita ikuti. Kalau Pak Agung dimenangkan, saya ikuti. Kalau saya menang Pak Agung harus ikuti,” tuntasnya. (aen)
BACA ARTIKEL LAINNYA... Begini Mekanisme Kampanye di Daerah dengan Calon Tunggal
Redaktur : Tim Redaksi