jpnn.com, JAKARTA - Wakil Ketua MPR RI Lestari Moerdijat menyatakan pendidikan politik terhadap perempuan perlu ditingkatkan untuk mengangkat perannya dalam kebijakan publik.
"Tugas organisasi perempuan saat ini adalah fokus pada gerak dan langkah pada pendidikan politik untuk meningkatkan peran perempuan dalam setiap kebijakan publik," kata Lestari.
BACA JUGA: Bea Cukai Punya Informasi Penting, Jemaah Calon Haji Wajib Tahu
Hal tersebut dikatakannya saat menerima jajaran pengurus Dewan Pengurus Pusat Kaukus Perempuan Politik Indonesia (DPP KPPI) di rumah dinas Wakil Ketua MPR RI di Kuningan, Jakarta Selatan, Senin (27/6).
Menurut perempuan yang akrab disapa Rerie ini, pikiran-pikiran tentang peran perempuan terkait kebijakan publik harus terus disebarluaskan lewat media massa.
BACA JUGA: Bea Cukai Dekati Para Penggerak Ekonomi Nasional, Ini Tujuannya
‘’Upaya kita untuk menyadarkan para perempuan di tanah air agar memiliki dorongan untuk terjun langsung di bidang politik, dapat terus ditingkatkan,’’ ungkapnya.
Saat ini, tambah Anggota Majelis Tinggi Partai NasDem itu, perempuan terjun ke politik masih menghadapi banyak kendala.
BACA JUGA: Bea Cukai Kembali Dapat Tangkapan Besar, Lihat Tumpukan Barang yang Akan Dimusnahkan
"Ketika kapasitas memadai, tetapi lingkungannya tidak mengizinkan perempuan untuk terjun ke bidang politik. Demikian juga sebaliknya," ujar Rerie.
Dengan kondisi itu, tegas Rerie, perlu banyak langkah dan upaya untuk memperkuat dorongan agar perempuan mampu mengatasi sejumlah kendala yang dihadapinya.
Ketua Presidium DPP KPPI Kanti W. Janis berpendapat mendorong perempuan paham politik tidak hanya bertujuan agar perempuan memahami pembuatan kebijakan publik tetapi juga agar perempuan mampu mempengaruhi kebijakan publik untuk memperjuangkan hak-hak rakyat.
‘’Jadi, di samping peningkatan secara kuantitas perempuan berkiprah di bidang politik, kami harus mendorong perempuan meningkat secara kualitas dalam memahami politik,’’ ungkapnya. (mrk/jpnn)
Redaktur & Reporter : Tarmizi Hamdi