jpnn.com - JAKARTA - Pada masa reses persidangan kali ini, Komisi I DPR RI menggelar sejumlah kunjungan kerja (kunker) ke luar negeri. Ada tiga negara yang menjadi tujuan kunker tahun ini yaitu China, Korea Selatan dan Belanda.
Ketua Komisi I DPR Mahfudz Siddiq menjelaskan, kunker ke Belanda dipimpin anggota Komisi I dari Fraksi Demokrat Yahya Sacawiria. Kunker ke Korea Selatan dipimpin anggota Komisi I dari Fraksi Golkar Tantowi Yahya. Sementara untuk kunker ke China akan dipimpin langsung oleh dirinya.
BACA JUGA: Aksi Buruh jangan Bikin Rusuh
Lebih lanjut Mahfudz Menjelaskan, kunker ke Belanda dilakukan untuk memperkuat hubungan kerjasama, pertahanan maupun isu-isu penanganan persoalan Papua.
"Kunker ke Belanda dalam rangka kita ingin evalusi mengenai isu Papua," ujar Mahfudz Siddiq saat dihubungi wartawan, Senin (28/10).
BACA JUGA: SBY Dinilai Lebih Sibuk Jadi Presiden Partai Demokrat
Mahfudz mengatakan, parlemen RI ingin mendapat informasi dari Kedubes RI di Belanda mengenai penanganan isu Papua. Pasalnya, masalah ini telah menjadi sorotan internasional setelah organisasi Freedom Papua membuka kantor perwakilannya di Inggris dan Belanda.
Selain itu kata politikus PKS itu, kunker ke Belanda juga dalam rangka meningkatkan kerjasama bidang pertahanan. Mengingat selama ini Belanda memiliki sejumlah keunggulan dalam bidang alutsista, terutama kapal perang.
BACA JUGA: Kabareskrim Harus Berpengalaman di Reserse
"Kita juga ingin melakukan pembicaraan lebih lanjut tentang kerjasama pertahanan dengan Belanda. Karena kan masih berpandangan alutsista matra laut, Belanda termasuk yang memiliki kapasitas bagus dalam kapal perangnya," paparnya.
Sementara kunker ke Korsel dalam rangka penyusunan RUU Penyiaran dan Lembaga Televisi dan Radio Republik Indonesia (LTVRI).
"Untuk penguatan LPP RRI dan TVRI dan proses digitalisasi. Dimana Korsel sebagai negara yang sukses menjalankan siaran digitalisasi , mereka sukses beralih dari analog ke digital," ujar Mahfudz.
Anggota delegasi Komisi I ke China, Husnan Bey Fananie menjelaskan, kunker ke negeri Tirai Bambu menindaklanjuti kunjungan Presiden China ke Indonesia pada awal Oktober lalu. Selain itu delegasi juga akan melakukan study banding terkait RUU tentang hukum disiplin militer.
"Kita memandang China selama ini salah satu negara yang memiliki sistem atau aturan yang baik dalam bidang hukum disiplin militer. Sehingga negara tersebut akan dijadikan perbandingan dengan UU disiplin militer dengan negara lainnya," ujar Husnan Bey Fananie saat dihubungi terpisah.
Politisi PPP itu mengatakan, nantinya studi banding tersebut akan lebih memperkaya wawasan Komisi I DPR RI. Sehingga diharapkan dapat menghasilkan sebuah konsep RUU hukum disiplin militer yang lebih baik.
Husnan menambahkan, delegasi akan bertemu dan berdiskusi dengan akademisi China difasilitasi oleh pihak KBRI Beijing.
"Salah satunya pertemuan dengan pakar dari Academy of Military Acience PLA/National defence University dan pertemuan dengan Profesor Neng Xinyu, pakar hukum militer dari China University of Polical Science and Law," pungkasnya. (dil/jpnn)
BACA ARTIKEL LAINNYA... Sefti Bantah Antar Rp200 juta untuk LHI
Redaktur : Tim Redaksi